“Kita berharap (produk) hukum diterima oleh masyarakat sehingga proses pemilu akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tuturnya.
Sementara Kepala Biro (Karo) Hukum dan Humas Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja menyatakan kedua rancangan Perbawaslu ini sebagai implementasi dari amanah UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai Pasal 145, lanjut dia, disebutkan Bawaslu membentuk Perbawaslu dan Keputusan Bawaslu sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Dia menunjuk secara eksplisit Perbawaslu mengenai aturan temuan dan laporan dalam pelanggaran pemilu beserta ketentuan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu merupakan amanat dari UU Pemilu 7/2017.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya








![Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa [DPP PKB] resmi menetapkan susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara [KSB] definitif Dewan Pengurus Cabang [DPC] PKB se-Sumatera Selatan untuk periode 2026-2031. Penetapan tersebut diumumkan langsung Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar melalui rapat virtual pada Kamis 11 Juni 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260612-WA0000-225x129.jpg)










