Pengurus PGRI 17 Kabupaten/Kota di Sumsel Satu Komando: Tolak Mandat bukan Panitia Pengantin–Versi Ketua Mandat Bilang Kedepankan Dialog

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | 17 pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia [PGRI] Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan menyatakan sikap tetap tegak lurus satu komando di bawah kepemimpinan Prof Unjfah Rosyidi di tingkat pusat dan Prof Bukman Lian di tingkat Provinsi. Bahkan

Pernyataan itu dilontarkan dengan tegas dalam rapat koordinasi [rakor] PGRI Sumsel di Wyndam OPI Hotel, Selasa 9 Juni 2026.

Ketua PGRI Sumsel, Bukman Lian, mengatakan seluruh pengurus yang hadir sepakat mengakui kepengurusan hasil Kongres XXIII PGRI Tahun 2024 sebagai kepengurusan yang sah sesuai AD/ART organisasi.

“Seluruh PGRI dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan bulat tekad mendukung kepengurusan PB PGRI yang sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga [AD/ART] organisasi,” tegas Bukman.

Tak hanya menyatakan dukungan secara lisan, seluruh perwakilan PGRI kabupaten dan kota juga menandatangani surat pernyataan dukungan bermaterai sebagai bentuk komitmen menjaga soliditas organisasi.

Menurut Bukman, langkah tersebut sekaligus menepis keraguan yang berkembang di kalangan anggota PGRI terkait dualisme kepemimpinan yang muncul belakangan ini.

“Mulai hari ini tidak ada lagi keraguan bagi para guru dan anggota PGRI di Sumatera Selatan. Semua sudah jelas mana kepengurusan yang sah sesuai mekanisme organisasi,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan Pembina PGRI Sumsel sekaligus Ketua PGRI Kota Palembang, Ahmad Zulinto. Ia menegaskan Kongres PGRI Tahun 2024 merupakan forum resmi organisasi yang dilaksanakan sesuai mekanisme AD/ART sehingga hasilnya wajib dihormati seluruh anggota.

Zulinto bahkan secara terbuka menolak keberadaan kepengurusan yang lahir di luar mekanisme organisasi, termasuk melalui Kongres Luar Biasa [KLB] yang menurutnya tidak memenuhi ketentuan AD/ART.

Lebih jauh, Zulinto melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang disebut berupaya membentuk atau melantik kepengurusan melalui mekanisme mandat.
Ia menegaskan, apabila ada pihak yang memaksakan pelantikan kepengurusan dalam waktu dekat tanpa melalui proses organisasi yang sah, maka pihaknya akan melakukan penolakan dan protes secara terbuka.

“Kalau ada yang memaksakan pelantikan bulan ini, kami akan bersikap sama. Kami akan menolak dan memprotes karena itu tidak benar. Di PGRI tidak ada istilah kepengurusan lahir dari mandat atau penunjukan sepihak. Semua harus melalui proses demokratis, mulai dari kongres, konferensi provinsi, konferensi kabupaten/kota hingga konferensi cabang. Itu aturan organisasi yang wajib dihormati,” katanya.

Dengan nada tegas, Zulinto bahkan menyindir keras praktik penunjukan kepengurusan yang tidak melalui mekanisme organisasi.

“Ini bukan panitia pengantin yang bisa dibentuk hari ini lalu besok dilantik. PGRI adalah organisasi profesi besar yang menaungi jutaan guru di Indonesia. Ada aturan, ada konstitusi, ada mekanisme yang harus dijalankan. Tidak bisa tiba-tiba muncul nama seseorang karena ditunjuk melalui mandat. Itu tidak dikenal dan tidak dibenarkan dalam sistem organisasi PGRI,” tegasnya.

“PGRI harus diselamatkan dengan cara menghormati aturan organisasi, bukan dengan jalan pintas yang justru berpotensi menimbulkan perpecahan,” pungkas Zulinto.

Selanjutnya…Versi Ketua Mandat…

Halaman : 1 2 Selanjutnya