Greenpeace dan Perkumpulan Rawang Gaungkan Protes hingga Bongkar Krisis Karhutla Sumsel

‎• Rp100 Miliar untuk Karhutla
‎• Asap Jangkau 9,1 Juta Warga Sumsel
‎• Karhutla Bukan Bencana Tiba-tiba
‎
‎WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Buruknya kualitas udara serta penanganan kebakaran hutan dan lahan [Karhutla] memicu aksi protes keras dari relawan Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia bersama Perkumpulan Rawang, bahkan sejumlah banner hingga poster membentang di Jembatan Ampera pada Rabu pagi 7 Oktober 2026.
‎
‎“Belum Merdeka dari Asap”, “Udara Bersih adalah Hak”, dan “Pulihkan Gambut Selamatkan Iklim” menjadi beberapa pesan yang dibentangkan di kawasan ikon Kota Palembang tersebut.
‎
‎Tak hanya itu, massa juga melontarkan kritik kepada pemerintah daerah melalui poster bertuliskan “Kota Kita Blur HD hanya Gubernur” dan “Katanya Enjoy tapi Sesaknya Nyata”. Pesan tersebut ditujukan sebagai kritik terhadap Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa atas respons pemerintah menghadapi kabut asap.
‎
‎Aksi tersebut digelar ketika kualitas udara Palembang dilaporkan berada pada kondisi mengkhawatirkan. Sejak 1 Oktober 2026, rata-rata harian indeks kualitas udara atau AQI di Palembang disebut berada dalam kategori berbahaya.

‎Greenpeace Indonesia juga mencatat sedikitnya 953 titik sumber asap di Sumatera Selatan sepanjang 8 Agustus hingga 1 Oktober 2026. Dampak kabut asap diperkirakan menjangkau sekitar 9,1 juta orang di provinsi tersebut.
‎
‎Relawan Tim Cegah Api sekaligus anggota Perkumpulan Rawang, Zelvan Ramadhan, mengatakan masyarakat sudah lelah menghadapi kabut asap yang terus berulang setiap tahun.
‎
‎“Kami sudah lelah dengan kabut asap yang membuat sesak napas hingga menelan korban jiwa. Karhutla terjadi hampir setiap tahun, tetapi pemerintah belum menunjukkan langkah konkret yang mampu mencegah bencana ini terus berulang,” kata Zelvan.
‎
‎Menurut dia, masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung dampak ketika karhutla terjadi. Mulai dari gangguan kesehatan, terhentinya aktivitas, hingga kerugian ekonomi.
‎
‎“Masyarakat terus dipaksa mempertaruhkan kesehatan, menghentikan aktivitas, dan menghadapi kerugian ekonomi setiap kali asap datang,” ujarnya.

‎Di tengah kepungan asap, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana bantuan presiden atau banpres sebesar Rp100 miliar untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
‎
‎Dana tersebut terdiri atas Rp30 miliar untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing Rp20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, serta masing-masing Rp15 miliar untuk Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin.
‎
‎Namun, Perkumpulan Rawang dan relawan Tim Cegah Api menilai besarnya anggaran belum terlihat berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Mereka mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani karhutla gambut serta dampak asap yang dirasakan masyarakat.
‎
‎Sorotan juga diarahkan terhadap pernyataan sejumlah pejabat ketika kabut asap memburuk.
‎
‎Wali Kota Palembang Ratu Dewa sebelumnya menyebut dirinya masih “ENJOY” ketika ditanya mengenai kondisi kabut asap. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merespons persoalan kabut asap dengan pernyataan, “ini sistem dari Tuhan galo.”
‎
‎Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari kritik massa dalam aksi di Jembatan Ampera.
‎
‎Bagi para relawan, persoalan utama bukan sekadar asap yang muncul ketika kebakaran terjadi, tetapi kegagalan mencegah siklus karhutla yang terus berulang.
‎
‎Zelvan mengatakan kemunculan titik sumber asap sebenarnya telah terlihat sejak pertengahan 2026 dan meningkat pesat menjelang akhir September.
‎
‎Menurut dia, pola karhutla yang berulang setiap tahun seharusnya dapat menjadi dasar pemerintah untuk memperkuat mitigasi sejak dini, terutama di kawasan gambut yang memiliki risiko tinggi terbakar dan sulit dipadamkan.
‎
‎Ancaman tersebut semakin besar dengan kondisi iklim dan cuaca yang meningkatkan risiko kebakaran.
‎
‎Namun, menurut kelompok masyarakat sipil, respons pemerintah selama ini lebih banyak bergerak setelah kebakaran terjadi.
‎
‎”Api muncul, asap menyebar, masyarakat terdampak, baru penanganan bergerak”.
‎
‎Pola tersebut dinilai tidak cukup untuk memutus siklus karhutla di Sumatera Selatan.
‎
‎Aksi di Jembatan Ampera pun menjadi pengingat bahwa bagi masyarakat, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan.
‎
‎Ketika asap kembali memenuhi udara Palembang, yang dipertaruhkan bukan hanya jarak pandang, tetapi juga kesehatan, aktivitas, dan hak masyarakat untuk menghirup udara bersih.

Laporan/Editor Abror Vandozer