Inside News
• 35 Tahun Dikelola dan Dimanfaatkan
• 2026 Klaim Pihak Lain [Beda Lokasi Objek Tanah]
• 10 November 2026, Kedua Berkas Tanah Tidak Menunjukkan Kesesuaian Batas Objek Tanah
WIDEAZONE.com, MUBA | Miris! Setelah 35 tahun mengelola dan memanfaatkan lahan di kawasan Sungai Injab, Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Nurhayati [74], justru harus menghadapi klaim kepemilikan tanah. Ironisnya, lahan yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarganya itu kini dipasangi plang klaim oleh pihak lain.
Padahal, persoalan tersebut telah beberapa kali dibahas melalui musyawarah, bahkan melibatkan pemerintah kecamatan hingga Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan bersama pun telah dilakukan. Namun, plang klaim di atas lahan yang dikelola keluarga Nurhayati disebut masih tetap terpasang.
Nurhayati bersama keluarganya mengungkapkan, lahan tersebut telah dikuasai dan dikelola bersama suaminya selama kurang lebih 35 tahun. Pengelolaan kemudian diteruskan oleh anak-anaknya hingga sekarang.
”Selama puluhan tahun, lahan itu dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan perkebunan dan usaha. Mulai dari kebun karet, penanaman serta penebangan pohon tembesu untuk usaha kayu, hingga perkebunan kelapa sawit” ungkapnya dalam keterangan pers diterima redaksi pada Minggu 15 November 2026.
Sejumlah tanaman dan bekas pengelolaan perkebunan yang menjadi bukti aktivitas keluarga tersebut juga masih ditemukan di lokasi.
Persoalan mulai mencuat pada awal 2026, ketika sejumlah pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut memasang plang penguasaan di kawasan lahan keluarga Nurhayati.
Keluarga pun mempertanyakan dasar klaim tersebut. Sebab, berdasarkan dokumen jual beli yang digunakan pihak pengklaim, lokasi tanah yang disebutkan berada di sekitar Danau Ulak Lia dan Rawa Sungai Tebakang. Sementara lahan yang selama ini dikelola keluarga Nurhayati berada di kawasan Sungai Injab dan Danau Lintah.
Perbedaan lokasi inilah yang kemudian menjadi pokok persoalan dalam sengketa tersebut. Pada 5 Mei 2026, kedua belah pihak telah mengikuti musyawarah di tingkat Kecamatan Sekayu.
”Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/04/POM.SKY/V/2026,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak pada prinsipnya menyatakan persoalan telah diselesaikan melalui musyawarah dan masing-masing pihak akan memasang patok sesuai batas tanahnya.
Berita acara itu ditandatangani 16 orang, terdiri dari kedua pihak yang bersengketa, warga yang mengetahui batas-batas tanah, serta pihak kecamatan.
Namun, Nurhayati berujar, polemik kembali mencuat pada Agustus 2026. Pihak pengklaim yang disebut didalangi SH dan HG melibatkan LKBH MUBA sebagai kuasa hukum untuk mempersoalkan hasil musyawarah tingkat kecamatan dan berita acara tertanggal 5 Mei 2026.
Persoalan tersebut kemudian berlanjut ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
Dikatakan Nurhayati, pada 15 Oktober 2026, digelar rapat untuk membahas sengketa kedua belah pihak. Berdasarkan notulen rapat, instansi terkait memutuskan melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan lokasi objek tanah yang dipersoalkan.
Tindak lanjut dilakukan pada 22 Oktober 2026. Tim gabungan turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pemetaan tanah dengan disaksikan kedua belah pihak, pemerintah kelurahan, kecamatan, serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
”Hasil pemeriksaan tersebut kembali dibahas dalam rapat pada 10 November 2026. Dalam pembahasan itu, terungkap bahwa kedua berkas tanah yang dipersoalkan tidak menunjukkan kesesuaian batas objek tanah,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pembahasan, lahan yang diklaim pihak lain berada di kawasan Rawa Sungai Tebakang, sedangkan lahan yang dikelola keluarga Nurhayati berada di kawasan Sungai Injab.
Perbedaan letak dan batas tersebut menjadi persoalan mendasar yang harus diperjelas agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan objek tanah sebenarnya.
Kendati demikian, keluarga Nurhayati mengaku masih menghadapi kenyataan bahwa plang klaim tetap berdiri di atas lahan yang selama ini mereka kelola.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pemasangan plang tersebut, terutama setelah adanya musyawarah di tingkat kecamatan serta pemeriksaan dan pemetaan bersama yang melibatkan instansi pertanahan.
Keluarga Nurhayati berharap pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin segera memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai letak serta batas masing-masing objek tanah berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan lapangan.
Mereka juga meminta seluruh pihak menghormati proses penyelesaian yang telah ditempuh melalui pemerintah dan tidak melakukan tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh sengketa.
Bagi Nurhayati, persoalan ini bukan sekadar sengketa tanah. Ada 35 tahun riwayat pengelolaan, usaha, dan penghidupan keluarga yang kini dipertaruhkan.
Laporan/Editor Abror Vandozer


![Nurhayati [74] Tahun](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/Nurhayati-74-Tahun.jpg)
![Nurhayati [74] Tahun](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/Nurhayati-74-Tahun-225x129.jpg)

![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-225x129.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-225x129.jpg)


![Nurhayati [74] Tahun](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/Nurhayati-74-Tahun-129x85.jpg)

![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-129x85.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-129x85.jpg)



![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
