CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

‎‎‎WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Dugaan skandal penyimpangan anggaran perjalanan dinas dan bimbingan teknis [bimtek] pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 senilai Rp70 miliar menjadi sorotan. Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas penggunaan anggaran tersebut.
‎
‎Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026. Massa meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran sekaligus menelusuri dugaan praktik penyimpangan yang mereka ungkapkan.
‎
‎Koordinator aksi, Reza Fahlepie, mengungkapkan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan setoran uang sebelum pegawai melaksanakan perjalanan dinas. Setoran tersebut disebut berkisar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per orang untuk perjalanan dinas selama tiga hari.
‎
‎Informasi itu, menurut Reza, perlu ditelusuri secara serius oleh aparat berwenang guna memastikan kebenaran dugaan tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat.
‎
‎Tak hanya anggaran perjalanan dinas dan bimtek, CACA-Sumsel dan PB FPMP juga menyoroti dugaan kolusi dan monopoli dalam pengelolaan kerja sama media di lingkungan Sekretariat DPRD Sumsel.
‎
‎Mereka menduga terdapat sejumlah media yang dikoordinasikan oleh oknum pejabat maupun mantan pejabat. Massa juga meminta penelusuran terhadap kemungkinan konflik kepentingan, termasuk dugaan keterkaitan kepemilikan perusahaan media dengan keluarga pihak tertentu.
‎
‎“Dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik kolusi dalam pengelolaan anggaran maupun kerja sama media harus diusut secara transparan. Jangan sampai anggaran negara digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegas Reza.
‎
‎Dalam tuntutannya, massa mendesak Ketua DPRD Sumsel mengevaluasi Sekretaris DPRD [Sekwan] Sumsel dan mencopotnya apabila terbukti gagal menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas dan bimtek.
‎
‎Mereka juga meminta pejabat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan, dugaan pengaturan kerja sama media diselidiki, serta penggunaan anggaran perjalanan dinas dan bimtek Tahun Anggaran 2025 yang disebut mencapai Rp70 miliar diperiksa secara menyeluruh.
‎
‎Koordinator lapangan, Mukri ASI dan Rama Wijaya, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol publik untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme [KKN].
‎
‎Mereka meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi menindaklanjuti setiap informasi berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Sementara itu, perwakilan massa diterima oleh Hadiyanto, Kepala Bagian Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ia menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan DPRD tidak berada di tempat saat aksi berlangsung.
‎
‎“Terkait tuntutannya, akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumsel,” ujar Hadiyanto. [AbV]