Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]

Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]

Inside News
‎• 17.753 Hotspot di Konsesi PT BMH, 4.834 Hektare Teridentifikasi Terbakar
‎• Riwayat Kebakaran Berulang, Mengapa Konsesi Perusahaan Harus Diperiksa?
‎• WALHI Sumsel Laporkan Tiga Korporasi
‎• Keterangan Keluarga Leo Waldi: Dugaan Api Berasal dari Konsesi PT BMH
‎• Dua Persoalan Hukum yang Tidak Boleh Dipisahkan
‎• Pasal 49 UU Kehutanan hingga Pasal 116 UU PPLH: Ada Tanggung Jawab Korporasi
‎• Asap Karhutla Bukan Hanya Persoalan Hektare, Masyarakat Menanggung Dampaknya
‎• Polda Sumsel Ditantang Membuktikan Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

‎WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Penetapan Leo Waldi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan [karhutla] di Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan, membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar siapa yang diduga membakar lahan.
‎
‎Di balik proses hukum terhadap warga tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang kini disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] Sumatera Selatan, sudahkah aparat penegak hukum menelusuri seluruh rantai peristiwa kebakaran, termasuk dugaan keterlibatan dan tanggung jawab korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar?
‎
‎Sorotan itu bukan tanpa dasar. WALHI Sumsel mengungkap hasil pemantauan hotspot, analisis spasial citra satelit, hingga investigasi lapangan yang mengidentifikasi kebakaran dalam skala luas di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, termasuk PT Bumi Mekar Hijau [BMH].
‎
‎Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang Suganda, menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului proses pembuktian dengan menyimpulkan Leo Waldi bersalah ataupun tidak bersalah.
‎
‎Namun, menurutnya, penegakan hukum karhutla tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Aparat harus mengungkap sumber awal api, pola penyebaran kebakaran, penguasaan wilayah terdampak, hingga kewajiban masing-masing pihak dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.
‎
‎”Kami tidak ingin masuk pada kesimpulan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah sebelum seluruh proses pembuktian dilakukan,” ungkap Galang dalam keterangan pers kepada WIDEAZONE.com, Kamis, 19 November 2026.
‎
‎Persoalan yang dipertaruhkan, kata dia, bukan hanya pertanggungjawaban individu, melainkan juga kemungkinan adanya kelalaian dalam pengelolaan wilayah konsesi, persoalan ekologis, serta tanggung jawab korporasi terhadap pencegahan dan penanggulangan karhutla.
‎
‎Salah satu temuan yang menjadi perhatian WALHI Sumsel adalah indikasi kebakaran dalam wilayah konsesi PT BMH.
‎
‎Berdasarkan analisis spasial terhadap data Sistem Pemantauan Karhutla [SIPONGI] Kementerian Kehutanan, WALHI Sumsel mencatat terdapat 17.753 titik hotspot di wilayah konsesi perusahaan tersebut selama periode 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026.
‎
‎Temuan lainnya berasal dari investigasi lapangan di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI.
‎
‎Pada 14 September 2026, tim WALHI Sumsel melakukan investigasi di lokasi dan menemukan empat sampel titik kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar.
‎
‎Analisis spasial citra satelit pada rentang 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026 kemudian mengidentifikasi luas areal terbakar di lokasi pemantauan tersebut mencapai sekitar 4.834 hektare.
‎
‎Lokasi itu merupakan kawasan ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Tim WALHI juga melakukan pengukuran tinggi muka air dan memperoleh angka sekitar 110–120 sentimeter.
‎
‎Temuan tersebut menjadi penting karena kebakaran di ekosistem gambut memiliki persoalan ekologis yang kompleks. Kebakaran tidak hanya menghanguskan vegetasi di permukaan, tetapi juga berpotensi merusak lapisan gambut, mengganggu tata air, serta menimbulkan dampak lingkungan yang berkepanjangan.
‎
‎Meski demikian, WALHI menegaskan data hotspot tidak serta-merta membuktikan seluruh titik merupakan kebakaran ataupun menunjukkan pihak yang menjadi penyebabnya. Seluruh indikasi tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, analisis teknis, dan pembuktian hukum.
‎
‎Bagi WALHI, besarnya indikasi kebakaran di wilayah konsesi PT BMH sudah cukup menjadi alasan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara serius dan menyeluruh.
‎
‎Persoalan PT Bumi Mekar Hijau atau BMH juga tidak bisa dilepaskan dari riwayat kebakaran di wilayah konsesinya.
‎
‎Berdasarkan analisis historis WALHI Sumsel, kebakaran di wilayah konsesi perusahaan tersebut tercatat pada 2014, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2026, indikasi kebakaran kembali ditemukan.
‎
‎Rentetan tahun tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran yang diterapkan perusahaan.
‎
‎Apakah sistem deteksi dini berjalan optimal? Apakah sarana dan prasarana pemadaman tersedia dalam kondisi memadai? Apakah personel pengendalian kebakaran ditempatkan sesuai kebutuhan? Bagaimana pengelolaan tata air di kawasan gambut? Dan yang tidak kalah penting, seberapa cepat perusahaan merespons ketika titik api pertama kali terdeteksi?
‎
‎Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui penyidikan, bukan sekadar berdasarkan dokumen administratif perusahaan.
‎
‎Galang menyebut WALHI Sumsel telah mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana karhutla kepada Polda Sumsel pada 13 November 2026.
‎
‎Pengaduan tersebut mencakup PT BMH, PT Golden Blossom Sumatra, dan PTPN VII Cinta Manis. Materi pengaduan, menurut WALHI, tidak hanya berupa data hotspot, tetapi juga mencakup analisis spasial, temuan investigasi lapangan, serta riwayat kebakaran berulang di wilayah konsesi perusahaan.
‎
‎Dengan demikian, WALHI meminta Polda Sumsel tidak hanya memproses perkara Leo Waldi, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai perkembangan pengaduan terhadap sejumlah korporasi tersebut.

Baca Juga:  CKN Dorong Instruktur Kuasai AI Lewat Training dan Sertifikasi BNSP

Berita Terkait

Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1
Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan
Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat
Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!
HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029
65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Perkuat Kualitas Pers di Wilayah Operasi Migas, PHR Zona 4 Gandeng Dewan Pers ‎
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 17 November 2026 - 08:25 WIB

Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1

Minggu, 15 November 2026 - 14:21 WIB

Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan

Jumat, 13 November 2026 - 16:51 WIB

Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 14:52 WIB

Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!

Berita Terbaru

MOJO Gelar Turnamen E-Football Piala Ketua KPID Sumsel

Sport News

MOJO Gelar Turnamen E-Football Piala Ketua KPID Sumsel

Senin, 16 Nov 2026 - 07:24 WIB