Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]

Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]

Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]
Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]
Khusus PT BMH, temuan 17.753 hotspot, indikasi areal terbakar sekitar 4.834 hektare di lokasi pemantauan Desa Sungai Pasir, serta riwayat kebakaran berulang menjadi sejumlah informasi yang perlu diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
‎
‎Polda Sumsel juga perlu mengklarifikasi dugaan asal api dari wilayah konsesi dan pernyataan keluarga Leo Waldi mengenai dugaan pembiaran kebakaran lebih dari satu bulan.
‎
‎Semua itu membutuhkan pembuktian independen, pemeriksaan teknis, dan keterbukaan proses penanganan perkara.
‎
‎Galang menegaskan WALHI Sumsel tidak sedang meminta aparat membebaskan seseorang dengan mengalihkan kesalahan kepada korporasi. Pihaknya justru menuntut agar seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran diperiksa menggunakan standar hukum yang sama.
‎
‎”Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban kebakaran justru dikorbankan kembali melalui proses penegakan hukum yang tidak menyeluruh. Keadilan harus berlaku bagi semua pihak,” tukasnya.
‎
‎Pada akhirnya, perkara karhutla di OKI bukan semata-mata tentang siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah hukum mampu mengungkap keseluruhan peristiwa, menelusuri sumber api, menguji kewajiban pengelola konsesi, dan memastikan pemulihan atas kerusakan lingkungan serta kerugian masyarakat.
‎
‎Sebab, apabila penyidikan hanya berhenti pada individu tanpa menguji dugaan tanggung jawab pihak lain, maka satu bagian penting dari rangkaian peristiwa kebakaran berpotensi tidak pernah terungkap.
‎
‎Penegakan hukum karhutla tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan korporasi.
‎
‎Laporan/Editor Abror Vandozer

Baca Juga:  Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong

Berita Terkait

Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1
Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan
Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat
Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!
HUT ke-15, NasDem Sumsel Bidik Posisi Dua Besar pada Pemilu 2029
65 Kelompok Meriahkan Karnaval HUT ke-25 Prabumulih, Arlan: Pembangunan Butuh Partisipasi Masyarakat
Perkuat Kualitas Pers di Wilayah Operasi Migas, PHR Zona 4 Gandeng Dewan Pers ‎
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 17 November 2026 - 08:25 WIB

Aksi Heroik Rizky! Penjaga Angkringan Direkrut Damkar Palembang dan Dapat Beasiswa S1

Minggu, 15 November 2026 - 14:21 WIB

Janggal! Beda Lokasi Objek Tanah, Klaim Lahan Nurhayati di Sekayu Jadi Sorotan

Jumat, 13 November 2026 - 16:51 WIB

Warga Karya Jaya Terima Ganti Rugi Lahan Tol Palembang-Betung, Pemkot Apresiasi Dukungan Masyarakat

Jumat, 13 November 2026 - 14:52 WIB

Lantik 127 PNS, Ratu Dewa Tekankan Disiplin dan Pelayanan: Jangan Cemberut Hadapi Masyarakat!

Berita Terbaru

MOJO Gelar Turnamen E-Football Piala Ketua KPID Sumsel

Sport News

MOJO Gelar Turnamen E-Football Piala Ketua KPID Sumsel

Senin, 16 Nov 2026 - 07:24 WIB