![Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261119_092024_500.jpg)
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah, mengatur kewajiban pemegang hak atau perizinan berusaha untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya serta tanggung jawab atas terjadinya kebakaran di areal tersebut.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memuat ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 98 mengatur tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Pasal 99 mengatur tindak pidana akibat kelalaian, sepanjang unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut terpenuhi.
Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi juga diatur dalam Pasal 116 UU PPLH. Ketentuan tersebut membuka ruang penelusuran pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha maupun pihak yang memberikan perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan hidup sesuai unsur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Artinya, penyidikan karhutla tidak semestinya hanya terpaku pada siapa yang pertama kali menyalakan api.
Aparat juga harus menelusuri bagaimana kondisi wilayah sebelum kebakaran, apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban pencegahan, bagaimana respons ketika api terdeteksi, serta tindakan yang dilakukan setelah kebakaran terjadi.
”Karena itu, WALHI Sumsel mendesak penyidik tidak hanya menelusuri siapa yang pertama kali menyalakan api, tetapi juga memeriksa apa yang dilakukan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi,” tegas Galang.
Menurutnya, perusahaan harus membuktikan bahwa sistem pencegahan dan pengendalian karhutla benar-benar dijalankan, bukan sekadar tercantum dalam dokumen atau prosedur operasional.
Di luar persoalan penetapan tersangka dan tanggung jawab korporasi, WALHI Sumsel mengingatkan dampak karhutla yang dapat menjalar jauh melampaui lokasi kebakaran.
Asap hasil pembakaran dapat menyebar ke wilayah lain dan mengganggu hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dampaknya dapat berupa gangguan kesehatan, terganggunya kegiatan pendidikan, penurunan produktivitas, hambatan aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya pengeluaran rumah tangga untuk biaya pengobatan.
Namun, WALHI mengingatkan bahwa angka warga yang terpapar harus dihitung secara cermat. Data jumlah penduduk di wilayah terdampak tidak boleh serta-merta disamakan dengan jumlah warga yang mengalami penyakit tertentu akibat paparan asap.
Diperlukan data kesehatan, metode penghitungan, serta pembuktian hubungan sebab akibat untuk memastikan skala kerugian yang dialami masyarakat.
Bagi WALHI, pertanggungjawaban atas karhutla setidaknya harus mencakup tiga aspek.
Pertama, pemulihan lingkungan hidup. Pihak yang terbukti bertanggung jawab harus menjalankan kewajiban pemulihan, termasuk memperbaiki ekosistem gambut dan mengembalikan fungsi ekologis kawasan terdampak.
Kedua, pertanggungjawaban atas kerugian masyarakat. Warga yang mengalami kerugian harus memiliki akses untuk menuntut ganti rugi berdasarkan bukti kerugian dan hubungan sebab akibat, mulai dari biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, kerusakan lahan, hingga kerugian ekonomi lainnya.
Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, perusahaan maupun pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan konsesi harus diproses sesuai ketentuan hukum.
WALHI menilai keadilan dalam perkara karhutla tidak cukup diukur berdasarkan luas lahan yang terbakar.
Ada kerugian ekologis, sosial, kesehatan, dan ekonomi yang harus diperhitungkan. Jangan sampai masyarakat menanggung sendiri biaya kesehatan dan kehilangan sumber penghidupan, sementara pihak yang terbukti bertanggung jawab tidak memenuhi kewajiban pemulihan maupun ganti kerugian.
Kini, perhatian tertuju pada Polda Sumsel. Di satu sisi, aparat harus membuktikan apakah penetapan Leo Waldi sebagai tersangka telah memenuhi ketentuan hukum dan didukung alat bukti yang cukup.
Di sisi lain, penyidik juga dituntut menindaklanjuti laporan WALHI Sumsel terhadap PT BMH, PT Golden Blossom Sumatra, dan PTPN VII Cinta Manis.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya


![Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261119_091942_726.jpg)
![Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261119_091942_726-225x129.jpg)

![Bayumi, AP SE MSi [Praktisi dan Pengamat Pendidikan]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261116-WA0030-225x129.jpg)

![Nurhayati [74] Tahun](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/Nurhayati-74-Tahun-225x129.jpg)

![Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261119_091942_726-129x85.jpg)

![Bayumi, AP SE MSi [Praktisi dan Pengamat Pendidikan]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261116-WA0030-129x85.jpg)

![Nurhayati [74] Tahun](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/Nurhayati-74-Tahun-129x85.jpg)


![Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261119_091942_726-360x200.jpg)
![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
