Wali Kota Palembang Rombak Jajaran Pejabat Tinggi hingga Fungsional, Ratu Dewa: Jangan Kerja untuk Citra Diri!

‎Inside News
‎• Sentil Inspektur dan Kasus PBB-P2 IGM
‎• Semprot Bapenda: Kebanyakan Eksis
‎• Camat Jangan Nunggu Viral!
‎
‎WIDEAZONE com, PALEMBANG | Wali Kota Palembang Ratu Dewa merombak jajaran pejabat tinggi pratama, administrator, hingga fungsional. Pelantikan digelar Jumat, 3 Oktober 2026, berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor 2816 dan 2821/165/2026.
‎
‎Sejumlah posisi strategis berganti. Di antaranya Dr Alang Bumeri dilantik sebagai Inspektur Daerah, Nurmala Sari sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana, Jan Sabar Sihotang menjabat Kepala Dinas Kebudayaan, Ahmad Fitri Putuadi menempati Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga dua camat baru.

Namun pelantikan itu bukan seremoni biasa. Ratu Dewa langsung melontarkan peringatan keras di depan para pejabat yang baru dilantik.
‎
‎”Jabatan bukan kehormatan untuk dipamerkan, tetapi tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Rakyat tidak menilai kita dari banyaknya rapat dan banner. Rakyat menilai apakah layanan lebih cepat, kota lebih tertib,” tegas Ratu Dewa.
‎
‎Sorotan tajam diarahkan ke Inspektur Daerah yang baru. Ratu Dewa meminta pengawasan tidak berhenti di temuan di atas kertas.
‎
‎Kasus penagihan PBB-P2 terhadap Yayasan IGM yang sempat viral disebut sebagai contoh buruknya komunikasi publik. Ratu Dewa menyebut penegakan aturan yang benar secara substansi bisa jadi kontraproduktif jika data tidak akurat dan komunikasinya berantakan.
‎
‎”Inspektur harus jadi penjaga kepercayaan. Berani beri peringatan ke siapa pun, termasuk ke Wali Kota. Saya tidak akan lindungi pejabat yang salah, tapi saya juga tidak akan biarkan pegawai jujur bekerja tanpa dukungan,” katanya.
‎
‎Peringatan paling nendang diarahkan ke pengelolaan media sosial OPD. Ratu Dewa secara terbuka menyentil akun resmi Bapenda Kota Palembang.
‎
‎”Saya melihat di akun resmi Bapenda lebih banyak eksis ketimbang fokus pada data dan pesan. Setiap OPD wajib koordinasi dengan Humas sebelum keluarkan informasi sensitif,” semprotnya.
‎
‎Ia memerintahkan semua OPD menghentikan budaya selfie dan foto rombongan sebagai konten utama. Konten medsos, kata dia, harus berisi hasil kerja nyata: jalan diperbaiki, tunggakan tertangani, bantuan tersalurkan, masalah warga selesai, lengkap dengan data siapa yang terdampak.
‎
‎Kepada para camat, Ratu Dewa meminta turun jadi pemimpin lapangan, bukan administrator di balik meja.
‎
‎”Camat jangan menunggu masalah jadi viral baru bergerak. Bergeraklah sebelum warga kecewa. Camat yang baik bukan yang sering difoto, tapi yang masalah warganya tuntas,” ujarnya.
‎
‎Untuk Dinas Kebudayaan, ia meminta warisan Sungai Musi, Jembatan Ampera, dan Rumah Limas tidak hanya jadi seremoni tahunan, tapi hidup di sekolah, ruang publik, dan jadi sumber ekonomi rakyat.
‎
‎Di akhir pidato, Ratu Dewa menutup dengan tiga komitmen yang diminta dari semua pejabat baru:
‎
‎”Bekerja untuk Palembang bukan untuk citra diri, bekerja untuk hasil bukan untuk seremoni, dan bekerja untuk rakyat bukan untuk kelompok,” ujarnya.
‎
‎”Amanah ini dari Allah. Bisa jadi kemuliaan, bisa jadi musibah buat kita semua,” pungkas dia.

Laporan/Editor Abror Vandozer