PBB-P2 atau Nirlaba? Marzuki Alie: Nunggu “RDP” Undangan Resmi Pemkot Palembang, 5.000 Mahasiswa Siaga Kampus ‎

‎WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Polemik pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [PBB-P2] yang menyeret lembaga pendidikan di Palembang makin bergulir.
‎
‎Founder Yayasan Indo Global Mandiri [IGM], Marzuki Alie menegaskan pihaknya tidak akan membayar PBB-P2, bukan karena tak mau taat, tapi justru karena takut melanggar Undang-Undang.
‎
‎”Aturannya jelas. Dari dua undang-undang, peraturan menteri, ada PP-nya, jelas menyatakan lembaga pendidikan harus NIRLABA. Harusnya nggak usah dibicarakan lagi bayar-membayar itu,” tegasnya.
‎
‎Menurutnya, jika kampus sampai membayar pajak tersebut, maka statusnya berubah menjadi komersial dan otomatis melanggar syarat izin pendirian lembaga pendidikan.
‎
‎”Kalau kita bayar, melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang, kita tidak memenuhi syarat sebagai pendidikan lagi, ya bubar kita,” ujarnya.
‎
‎Meski bersikukuh, Marzuki Alie mengaku akan patuh jika ada keputusan final dari pemerintah pusat.
‎
‎”Kalau kata Mendagri harus bayar, kata BPK harus bayar, kata BPKP harus bayar, ya sudah kami jalani. Bahwa kami tidak salah,” katanya.
‎
‎Ia pun meminta Komisi II DPRD Kota Palembang untuk memfasilitasi pertemuan duduk bareng antara Pemkot, DPRD, dan pihak kampus.
‎
‎”Ngurus negara ini sama-sama. Nggak boleh masyarakat bermusuhan dengan pemerintahnya. Di Undang Undang [UU] 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada komunikasi. Kalau ada keputusan yang nggak jelas, ya dijelasin,” ujarnya.
‎
‎Yang bikin suasana tidak kondusif, ia mengungkap ada pihak yang menggoreng isu ini untuk menggerakkan demo ke kampus. Dia bahkan menyebut ada ancaman via WhatsApp dari oknum aktivis.
‎
‎”Kami jaga-jaga kalau ada yang mau nyerang kampus. Terus terang isu ini digoreng oleh preman yang mau demo,” ungkapnya.
‎
‎Ia mengaku telah menyiagakan 5.000 mahasiswa untuk menjaga kampus jika ada serangan.
‎
‎”Berapa sih kekuatan preman-preman gerakkan massa? Pemkot kan sering demo. Cobalah demo di lembaga pendidikan, kan mahasiswa bergerak. Jangan sampai yang ngomong cuma dua orang, tapi banyak yang terprovokasi,” tegasnya.
‎
‎Soal guliran [RDP/Rapat Dengar Pendapat], Marzuki Alie mengaku masih menunggu undangan resmi dari Pemkot Palembang untuk duduk bersama mencari solusi.
‎
‎”Kami nunggu. Pemberitahuan via telepon sudah, via WA sudah, kami datang. Mau ngobrol di kafe boleh, ketemu formal boleh,” tukasnya.
‎
‎Sementara, Wali Kota Ratu Dewa mengatakan terkait polemik PBB-P2 yang melibatkan lembaga pendidikan, Pemkot Palembang menegaskan tetap menghormati dan menghargai keberadaan institusi pendidikan.
‎
‎”Pemerintah memastikan seluruh proses pemungutan pajak, mulai dari penentuan, penetapan, pengecualian hingga penagihan terhadap wajib pajak dan objek pajak, telah melalui kajian komprehensif oleh Bapenda bersama OPD terkait,” ungkapnya dalam keterangan pers usai melantik sejumlah pejabat, Jumat 30 Oktober 2026.
‎
‎Bahkan, ujar dia, dalam proses tersebut, Pemkot juga telah melakukan konsultasi dan meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri [Kejari] serta BPKP guna memastikan kebijakan yang diambil sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
‎
‎Laporan/Editor Abror Vandozer