WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan pentingnya pelayanan informasi rawan bencana. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2023 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Mendagri mengatakan, urusan kebencanaan sudah menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib diberikan kepada masyarakat. Berkoordinasi dengan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD), dia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk memberikan pelayanan informasi rawan bencana, termasuk memasukkan kurikulum penanganan bencana ke dalam pendidikan. Masyarakat diajarkan bagaimana tata cara penanganan bencana hingga cara mitigasinya.
“Pelayanan informasi rawan bencana ini secara umum ya 60-70 persen mencapai target seluruh Indonesia. Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 68 persen, ini semua provinsi, kabupaten/kota, penyelamatan evakuasi korban bencana mitigasi, ini pasca, 68 persen. Ya angkanya mirip-mirip semua, rata-rata tidak ada yang jomplang, tapi belum maksimal,” katanya.
Mendagri menyebut beberapa Pemda yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dianggap baik dalam hal pelayanan informasi rawan bencana. Lima daerah terbaik di antaranya DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Jawa Tengah. Meski begitu, ada pula Pemda yang belum memiliki pelayanan informasi rawan bencana.
Halaman : 1 2 Selanjutnya