WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kerja sama antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dan Universitas Sriwijaya dalam mengevaluasi pelanggaran pemilu memicu perdebatan soal arah dan efektivitas pembenahan demokrasi.
Di satu sisi, langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat basis akademik dalam membaca persoalan pemilu. Namun di sisi lain, kritik muncul karena pendekatan tersebut dianggap berpotensi berhenti pada kajian teoritis tanpa menyentuh praktik pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Ketua LPP Suara Rakyat Sumatera Selatan, Syapran Suprano, menegaskan evaluasi tidak boleh menjadi sekadar formalitas. Ia menyebut pelanggaran pemilu memiliki pola sistematis dan berulang, sehingga membutuhkan pembacaan yang lebih tajam terhadap mekanisme, aktor, dan jalur praktiknya.
“Kegiatan seperti ini jangan sampai hanya menjadi formalitas penggunaan anggaran tanpa target penyelesaian yang substantif,” ujarnya, Kamis 23 April 2026.
Berdasarkan pengalaman lembaganya dalam mengawal Pemilu Legislatif dan Pilkada 2024, Syapran menyebut sejumlah pelanggaran tidak berdiri sendiri.
Ia menyinggung adanya keterlibatan aktor tertentu serta dugaan peran penyelenggara di daerah seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu.
Meski memiliki rekam jejak pelaporan hingga persidangan di DKPP, pihaknya mengaku belum dilibatkan dalam agenda evaluasi tersebut. Ia menduga hal itu karena DKPP telah menunjuk Unsri sebagai mitra utama atau karena program masih dalam tahap awal.
Syapran menekankan, evaluasi harus mampu mengurai secara konkret titik awal pelanggaran, pola operasional di lapangan, hingga pihak-pihak yang terlibat. Tanpa itu, menurutnya, pelanggaran yang sama akan terus berulang pada pemilu berikutnya.
“Kalau pola dan jalurnya tidak dipahami, maka pelanggaran yang sama akan terus berulang,” tegasnya.
Sebelumnya, anggota DKPP RI, Tio Aliansyah, melakukan kerja sama dengan Universitas Sriwijaya pada Selasa [21/4/2026] di Fakultas Hukum Unsri Palembang.
Kolaborasi ini diarahkan untuk menutup celah pelanggaran melalui riset, pendidikan, dan penguatan kapasitas penyelenggara.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, seminar nasional juga digelar dengan menghadirkan akademisi dan penyelenggara pemilu untuk membedah persoalan dari hulu ke hilir.
Perdebatan ini menegaskan satu hal, pembenahan sistem pemilu tidak cukup hanya bertumpu pada kajian akademik, tetapi harus berpijak pada realitas praktik di lapangan—tempat pelanggaran terjadi dan berulang.
