WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan [PGRI Sumsel] tancap gas dengan menggelar rapat konsolidasi setelah resmi menerima Surat Keputusan [SK] kepengurusan dari Ketua Umum Pengurus Besar [PB] PGRI.
Pertemuan perdana tersebut berlangsung di Aula SMKN 6 Palembang, Senin 1 Juni 2026 sebagai langkah awal menyatukan kembali organisasi setelah sempat mengalami kekosongan kepengurusan.
Rapat konsolidasi dihadiri seluruh jajaran pengurus inti sesuai struktur organisasi yang telah ditetapkan pusat. Susunan tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, empat Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, serta 14 biro yang akan menjadi motor penggerak organisasi. Hadir pula sejumlah perwakilan Badan Kelengkapan Organisasi [BKO] yang nantinya akan dilantik dan dikukuhkan oleh Pengurus Daerah PGRI Sumatera Selatan.
Ketua Mandat PGRI Sumatera Selatan, Riza Pahlevi, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengembalikan marwah organisasi sebagai rumah besar para guru. Menurutnya, setelah keluarnya putusan banding pada 4 Mei lalu, PGRI Sumsel harus segera bergerak melakukan konsolidasi agar roda organisasi kembali berjalan normal.
“Setelah tiba di Palembang pukul 10.00 WIB, pukul 11.00 kita langsung bersiap, dan pukul 14.00 WIB kita langsung mengadakan rapat di sini. Tujuannya tidak lain untuk gerak cepat karena secara legalitas kita sudah sangat kuat. Kami langsung menyampaikan SK ini dan berbagi tugas bersama jajaran pengurus,” ujar Riza usai memimpin rapat.
Ia menegaskan, misi utama kepengurusan baru adalah mengembalikan khittah PGRI sebagai organisasi yang benar-benar memperjuangkan kepentingan guru dari berbagai latar belakang, baik guru yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, sekolah swasta, maupun sekolah negeri.
Menurut Riza, perubahan paradigma menjadi kebutuhan mendesak agar organisasi tidak sekadar menjadi wadah formal, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pendidik.
“Misi kita tidak lain bagaimana kita mengurusi guru dari berbagai elemen. Selama ini kesannya guru yang mengurusi pengurus. Sekarang harus dibuktikan bahwa ini adalah organisasi guru. Jangan hanya menempel nama atau tagline saja, tetapi harus membawa manfaat betul dari guru dan untuk guru,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riza menyampaikan komitmennya untuk melakukan penataan struktur kepengurusan secara profesional dan proporsional. Ia menilai organisasi pendidikan harus dipimpin oleh sosok-sosok yang memahami dunia pendidikan secara langsung agar kebijakan yang diambil selaras dengan kebutuhan para guru di lapangan.
“Ke depan, pengurus itu kita ambil betul-betul dari guru, setidaknya dari kepala sekolah. Jangan sampai diisi oleh pejabat tertentu yang sudah lain konteksnya dengan dunia pendidikan,” katanya.
Melalui rapat konsolidasi ini, seluruh pengurus inti dan biro diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas agar program organisasi dapat segera dijalankan secara efektif. Pembagian tugas tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penguatan organisasi sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru di Sumatera Selatan.
Dengan semangat baru dan legalitas yang telah kuat, PGRI Sumatera Selatan menargetkan transformasi organisasi yang lebih solid, responsif, dan dekat dengan kebutuhan anggotanya. Kepengurusan baru diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, serta kualitas pendidikan di Sumatera Selatan.
“PGRI harus kembali menjadi rumah besar guru, dikelola oleh guru, dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan guru,” pungkas Riza. [AbV]



![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-225x129.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-225x129.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-225x129.jpg)


![Koalisi Pers Sumsel saat menemui Komisioner Komisi Kepolisian Nasional [Kompolnas], Dr Supardi Hamid, di Mapolda Sumsel, Senin 19 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261019-WA0011-129x85.jpg)

![ratusan massa Masyarakat Cinde Bersatu [MCB] menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional [BPN] Kota Palembang untuk mempertanyakan legalitas lahan yang digunakan sebagai dasar penutupan jalan pada Senin 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/Pertanahan-Nasional-BPN-Kota-Palembang-untuk-mempertanyakan-legalitas-lahan-yang-digunakan-sebagai-dasar-penutupan-jalan-pada-Senin-20-Oktober-2026-129x85.jpg)
![Anggota Badan Anggaran [Banggar] DPRD Palembang, Andreas Okdi Priantoro. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261018-WA0004-129x85.jpg)




![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

