Paripurna IV DPRD PALI: Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi-fraksi Soal LKPJ

- Jurnalis

Senin, 13 April 2026 - 20:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat ke-III Paripurna ke-IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir [DPRD PALI], Sumatera Selatan, berlangsung dinamis pada Senin 13 April 2026.

Rapat ke-III Paripurna ke-IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir [DPRD PALI], Sumatera Selatan, berlangsung dinamis pada Senin 13 April 2026.

WIDEAZONE.com, PALI | Rapat ketiga Paripurna ke-IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir [DPRD PALI], Sumatera Selatan, berlangsung dinamis pada Senin 13 April 2026.

Agenda utama rapat adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban [LKPJ] Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang digelar di ruang utama kantor DPRD PALI ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, dan dihadiri 24 anggota dewan. Turut hadir unsur Forkopimda, kepala OPD, perwakilan organisasi masyarakat, LSM, serta tamu undangan lainnya.

Bupati PALI, Asgianto, membuka penyampaiannya dengan permohonan maaf atas keterlambatan kehadirannya. Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh agenda bersamaan, yakni kuliah umum bagi tenaga kesehatan, sehingga rapat baru dimulai pukul 11.00 WIB.

Baca Juga:  Anwar Sadat: Karhutla Sumsel Bukan Sekadar Bencana, Pidananya Wajib Dituntaskan!

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi sorotan fraksi. Menanggapi pandangan Fraksi PKS dan Gerindra, Bupati memastikan bahwa penurunan badan jalan di Desa Raja, Kecamatan Tanah Abang telah ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Sementara itu, terkait gorong-gorong amblas di Kecamatan Penukal Utara, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena merupakan kewenangan provinsi.

Sorotan lain datang dari Fraksi Golkar yang menilai serapan anggaran masih rendah. Menanggapi hal itu, Bupati menjelaskan adanya kebijakan penundaan pembayaran sebesar 5 persen atau sekitar Rp55,07 miliar kepada pihak ketiga.

“Kebijakan ini merupakan langkah antisipatif terhadap potensi temuan audit BPK. Kami menahan pembayaran hingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keluar, demi memastikan tata kelola keuangan yang tertib sesuai arahan BPK dan Kejaksaan,” tegasnya.

Baca Juga:  Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA

Di sisi lain, Bupati juga memaparkan capaian positif pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten PALI mencapai 5,72 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 5,1 persen.

Menutup rapat, Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, menyampaikan apresiasi atas jawaban komprehensif dari pihak eksekutif. Ia menegaskan bahwa pembahasan LKPJ akan berlanjut ke tahap berikutnya.

“Rapat hari ini saya nyatakan selesai dan kami skors hingga Senin, 20 April 2026, untuk memberikan waktu kepada Panitia Khusus (Pansus) melakukan pembahasan mendalam terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025,” pungkasnya.

Laporan Zulman/Adv

Berita Terkait

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA
Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan
CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar
Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong
RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:38 WIB

CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:47 WIB

RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi

Berita Terbaru