WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Pernyataan Ketua Mandat PGRI Sumsel, Riza Pahlevi, yang menyebut organisasi guru harus kembali ke tangan guru memantik reaksi keras dari eks Ketua Forum Guru Honorer Palembang, David Syahputra.
David menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan rekam jejak perjuangan terhadap nasib guru honorer di Sumatera Selatan.
“Perjuangan PGRI Sumsel selama ini bukan sekadar ucapan, tetapi aksi nyata yang dirasakan langsung oleh guru-guru honorer hingga banyak yang berhasil menjadi PPPK,” kata David kepada WIDEAZONE.com, Kamis 4 Juni 2026.
Menurut David, slogan “organisasi guru harus kembali ke tangan guru” tidak memiliki makna substantif jika tidak dibarengi bukti perjuangan nyata. Ia menyoroti latar belakang Riza yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Sumsel dan mengaku pernah menjadi bagian dari PGRI, namun dinilai tidak memiliki kontribusi signifikan dalam perjuangan guru honorer.
“Beliau pernah menjadi Kadisdik Sumsel dan katanya pernah menjadi anggota PGRI, tetapi kami tidak pernah melihat perjuangan konkret untuk guru honorer. Bahkan di tingkat pusat saat itu menolak usulan PPPK bagi guru,” tegasnya.
Sebaliknya, David menyebut Ketua PGRI Sumsel Zulinto sebagai sosok yang selama ini konsisten mendampingi, memfasilitasi, dan memperjuangkan ribuan guru honorer hingga memperoleh status PPPK.
“Justru Pak Zulinto yang gigih membantu dan memperjuangkan nasib kami. Itu fakta yang kami rasakan langsung,” ujarnya.
David menegaskan hasil perjuangan PGRI Sumsel telah dirasakan para guru dan terlihat dari banyaknya tenaga honorer yang berhasil diangkat menjadi PPPK. Karena itu, ia memastikan kelompok guru honorer tetap berdiri di belakang kepengurusan PGRI yang dinilai sah.
“Perjuangan panjang PGRI Sumsel sudah terbukti. Output-nya jelas, bukan sekadar rangkaian kata-kata. Kami akan tetap menjaga soliditas organisasi,” katanya.
Tak hanya itu, David kembali menegaskan posisi kelompoknya terkait polemik internal organisasi. Ia menyatakan klaim yang disampaikan Ketua Mandat PGRI Sumsel tidak memiliki dasar yang kuat.
“Kami tegaskan kembali sesuai pernyataan Pembina PGRI Sumsel, bahwa klaim Ketua Mandat PGRI Sumsel adalah ilegal,” tandasnya.
David sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif memperjuangkan nasib guru honorer di Palembang. Pada 7 Juli 2022, ia bersama rekan-rekannya turun langsung mendesak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia [BPSDM] agar membuka peluang formasi PPPK bagi guru honorer di Kota Palembang.
Pernyataan David menambah panas dinamika yang tengah terjadi di tubuh PGRI Sumsel, sekaligus mempertegas adanya perbedaan pandangan terkait kepemimpinan dan arah organisasi guru terbesar di daerah tersebut.
Sebelumnya, Pengurus PGRI Sumsel dibawah Reza Pahlevi menggelar rapat konsolidasi setelah resmi menerima Surat Keputusan [SK] kepengurusan yang mengklaim dari Ketua Umum Pengurus Besar [PB] PGRI.
Pertemuan perdana tersebut berlangsung di Aula SMKN 6 Palembang, Senin [1/6/2026], sebagai langkah awal menyatukan kembali organisasi setelah sempat mengalami kekosongan kepengurusan.
Laporan/Editor Abror Vandozer
