DPR Cecar Biaya Haji Rp69 Juta, BPKH Buka Suara

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan persetujuan mereka terhadap usulan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai rasio dana haji sebesar 70% berupa biaya yang ditanggung jamaah haji (Bipih) dan 30% sisanya berasal dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH.

“Berdasarkan kesimpulan kondisi saat ini dan hasil analisis perhitungan keuangan haji untuk BPIH 2023 dalam rangka sustainabilitas keuangan haji maka kami merekomendasikan rasio BPIH sebagai berikut, pertama menyetujui komposisi rasio Bipih 70% sebagaimana usulan Kemenag RI,” tulis BPKH dalam paparannya dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (8/2/2023) lalu.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai-ramai mengkritik sikap tersebut. Pasalnya, DPR menilai bentuk persetujuan ini seperti mengabaikan peran Panitia Kerja DPR RI. Bentuk persetujuan tersebut menurut mereka seperti menunjukkan sikap pesimistik terhadap kemampuan dana pengelolaan haji untuk bisa membantu menutupi kebutuhan kenaikan biaya haji di tahun ini yang mencapai Rp 96 juta.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya