DPR Cecar Biaya Haji Rp69 Juta, BPKH Buka Suara

Dimana pada saat itu Anggito mengelola dana sebesar Rp 124 miliar, sedangkan saat ini dengan dana Rp 15 miliar BPKH dinilainya sudah menunjukkan sikap pesimis tidak bisa meningkatkan nilai manfaat dari jumlah tersebut.

“Coba Anda bayangkan nilai manfaat tahun 2018, 2019, dan 2022 terendah itu di 2022. Pak Acep (Anggota Badan Pelaksana BPKH) kan adalah bagian dari 2018, Pak Anggito (Kepala BPKH sebelumnya) dulu sebesar Rp 124 miliar bisa berjibaku, kenapa Anda Rp 15 triliun tidak optimis? Di tahun 2018 sisa Rp 124 miliar komisioner BPKH berani justru pada saat ini RP 15 triliun terendah cuma Rp 5,473 apa nggak malu?” tanyanya dengan nada menyindir.

Kritik yang sama juga disampaikan Anggota Komisi VIII Muhammad Husni. Husni menilai bentuk kesepakatan BPKH terhadap usulan Kemenag rasio 70:30 merupakan kesalahan, bahkan ia sempat mengatakan bahwa BPKH tidak mencabut pernyataan tersebut maka BPKH lebih baik dibubarkan saja.

“Kalau BPKH tidak mencabut bahwa ini bersependapat dengan Kemenag Republik Indonesia saya rasa saya mungkin bagian orang pertama yang mengatakan lebih baik bubarkan saja BPKH, mohon maaf pak,” tegasnya.

Kemudian, ia juga mengkritik komunikasi yang dilakukan BPKH kepada DPR RI selama ini kurang transparan. Selain itu, ia juga meminta BPKH untuk mengkaji kembali rincian anggaran yang diusul Kemenag. Pasalnya ia menemukan beberapa bagian yang tidak efisien dalam pengeluaran biaya, seperti anggaran protokol kesehatan. Menurutnya, dana haji yang diusul pemerintah saat ini sebesar Rp 98,8 juta masih bisa diturunkan hingga Rp 85 juta.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya