DPR Cecar Biaya Haji Rp69 Juta, BPKH Buka Suara

Selain itu, merespon kalimat anggota Komisi VIII DPR Husni yang mengancam untuk membubarkan BPKH, Acep mengatakan mungkin saja kalimat itu keluar sebagai bentuk kekecewaan karena belum sesuai dengan harapan. Kendati demikian, menurut Acep pihaknya akan tetap menjalankan BPKH karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Itukan maksudnya kekecewaan bahwa BPKH mungkin kok belum sesuai harapan kalau gini-gini terus. Kami kan ada undang-undangnya ya, kan UU 34, kalau UU nya masih begitu kita harus jalankan,” terangnya. (JFA)

Halaman : 1 2 3 4 5