DPR Cecar Biaya Haji Rp69 Juta, BPKH Buka Suara

Kritik tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang merasa tergelitik dengan sikap setuju BPKH tersebut. Dia merasa Panja seperti tidak dihargai karena seharusnya kata setuju tersebut tidak keluar apabila belum ada keputusan final mengenai biaya haji tahun ini.

“Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja,” kritik Azis dengan nada tinggi.

“Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini,” tambahnya.

Dia menilai bahwa kemampuan BPKH dalam mengelola nilai manfaat sejak tahun 2018 pada tahun 2022 mengalami penurunan, bahkan terendah sepanjang periode tersebut.

BPKH tampak pesimistik dengan dana yang dimiliki, padahal ia menilai pada periode kepemimpinan Ketua BPKH sebelumnya, Anggito, dana kelola yang tidak sebesar sekarang mampu mengalami peningkatan yang signifikan.

Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya