Subsidi Energi Bengkak Rp3,5 Triliun, BBM Dibatasi–CNG Gantikan LPG hingga Tantangan LisDes

‎WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Dewan Energi Nasional [DEN] mengungkapkan gejolak geopolitik global telah menambah beban subsidi energi pemerintah hingga sekitar Rp3,5 triliun. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak [BBM], pemerintah menempuh langkah efisiensi anggaran sekaligus mempercepat program diversifikasi energi.
‎
‎Anggota DEN, Dr Ir Unggul Priyanto MSc, mengatakan pemerintah berupaya mencegah kenaikan harga BBM karena berpotensi memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan harga barang.
‎
‎”Karena itu pemerintah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian, termasuk program Makan Bergizi Gratis [MBG], untuk menutup kebutuhan anggaran tersebut. Namun defisit ini bersifat tahunan dan diharapkan mereda jika konflik geopolitik segera berakhir,” kata Priyanto usai sosialisasi Kebijakan Energi Nasional [KEN] dan isu strategis cadangan energi nasional di Universitas Sriwijaya, Jumat 31 Juli 2026.
‎
‎Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah juga akan melakukan efisiensi operasional, termasuk penyesuaian jam kerja pegawai, serta mempercepat diversifikasi energi. Salah satunya melalui percepatan peluncuran biodiesel B50 yang semula dijadwalkan tahun depan.
‎
‎Selain itu, pemerintah akan mengurangi konsumsi BBM fosil dengan meningkatkan pemanfaatan campuran etanol melalui program E10 dan E20.
‎
‎Terkait ketergantungan impor LPG yang sebagian besar masih berasal dari Amerika Serikat, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya mendorong penggunaan kompor listrik, peningkatan kapasitas sambungan listrik rumah tangga oleh PLN, hingga pengembangan compressed natural gas [CNG] sebagai alternatif pengganti LPG.
‎
‎Pemerintah juga akan memperketat penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Menurut Unggul, ke depan pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite berpotensi dibatasi hanya untuk kelompok pengguna tertentu, seperti sepeda motor, angkutan umum, atau kendaraan dengan kriteria tertentu.
‎
‎Dalam pengembangan energi baru terbarukan [EBT], DEN mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BUMN, dan perusahaan yang memiliki teknologi. Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif fiskal untuk mempercepat transfer teknologi dan investasi di sektor energi bersih.
‎
‎Sementara itu, Manajer Unit Pelaksana Pengatur Distribusi [UP2D] Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Yanuardi Arief Budiyono, mengatakan pembangunan listrik desa tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga persoalan perizinan, kawasan hutan, dan konservasi.
‎
‎Meski demikian, PLN menargetkan seluruh program listrik desa di Sumatera Selatan dapat terealisasi sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.
‎
‎Yanuardi menambahkan, sistem kelistrikan di wilayah UID S2JB masih berada dalam kondisi aman dengan cadangan daya operasional berkisar 1.100–1.600 megawatt serta pertumbuhan beban listrik sekitar 6,5 persen.
‎
‎Pada kesempatan tersebut, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Alumni Universitas Sriwijaya, Prof Dr Eng Ir H Joni Arliansyah MT, menegaskan komitmen kampus mendukung ketahanan energi nasional melalui riset dan kolaborasi dengan DEN, PLN, serta para pemangku kepentingan.
‎
‎”Kami siap mendukung pengembangan teknologi dan diversifikasi energi, termasuk riset energi surya yang saat ini juga menjadi fokus pengembangan di Universitas Sriwijaya,” ujarnya.

Laporan/Editor Abror Vandozer‎