“Jadi APK jangan hanya diturunkan tanpa dicatat, karena menurunkan APK termasuk sanksi. Kenapa diturunkan? Karena sudah memasuki masa tenang misalnya. Berarti sanksinya diturunkan, seharusnya yang menurunkan parpol. Sebelum masa tenang diingatkan, berkirim surat ke parpol. Setelah tidak diturunkan maka dibuat BA,” paparnya.
Tak hanya Bawaslu provinsi, Bagja juga meminta Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu mengakomodir materi untuk pelatihan dan simulasi. Dia meyakini modul untuk pelatihan dan simulasi bisa dibuat Puslitbangdiklat untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman Panwascam.
“Jadi kami ingatkan teman-teman melakukan itu (pelatihan dan simulasi) ke depan sehingga pelatihan Panwascam menjadi lebih baik lagi,” tukasnya. (JFA)
Halaman : 1 2








![Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa [DPP PKB] resmi menetapkan susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara [KSB] definitif Dewan Pengurus Cabang [DPC] PKB se-Sumatera Selatan untuk periode 2026-2031. Penetapan tersebut diumumkan langsung Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar melalui rapat virtual pada Kamis 11 Juni 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260612-WA0000-225x129.jpg)










