Andreas Desak Bapenda Palembang Buka-bukaan Soal Penunggak Pajak Kakap PBB‎

‎Pernyataan itu menjadi dorongan agar Bapenda tidak berhenti pada pendekatan administratif ketika penunggak pajak tak kunjung memenuhi kewajibannya. Pemerintah harus menunjukkan bahwa aturan berlaku bagi semua pihak, tanpa memandang besar kecilnya usaha, kedudukan, maupun pengaruh yang dimiliki wajib pajak.
‎
‎Persoalan tunggakan pajak tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa penagihan sedang berjalan. Publik membutuhkan hasil yang terukur, sedangkan pemerintah daerah membutuhkan strategi yang jelas untuk mengamankan penerimaan.
‎
‎Bapenda perlu menjelaskan langkah penagihan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta strategi untuk menutup kesenjangan antara realisasi dan target PAD. Evaluasi juga perlu diarahkan pada sektor-sektor pajak yang berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
‎
‎Di sisi lain, wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya berhak mendapatkan kepastian bahwa aturan ditegakkan secara adil. Jangan sampai kepatuhan justru terasa sebagai beban bagi mereka yang membayar tepat waktu, sementara pihak yang menunggak tidak menghadapi penagihan yang efektif.
‎
‎Andreas menegaskan, DPRD siap mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan pendampingan sesuai kewenangannya. Yang terpenting, upaya mengejar PAD harus disertai langkah nyata, bukan sekadar mengejar angka menjelang akhir tahun anggaran.
‎
‎Laporan/Editor Abror Vandozer

Halaman : 1 2 3