Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

‎WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Memasuki hampir dua tahun masa jabatan, kinerja DPRD Sumatera Selatan mendapat sorotan tajam. Fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan dinilai berjalan sekadar menggugurkan kewajiban tanpa dampak nyata bagi masyarakat, bahkan disebut mengalami kemunduran dibanding pemerintahan sebelumnya.
‎
‎Hal itu disampaikan Pengamat Politik dan Kebijakan Sumsel Ade Indra Chaniago saat dikutip WIDEAZONE.com, pada Kamis 24 September 2026.
‎
‎”Kalau dilihat memprihatinkan ya, karena nggak ada yang luar biasa yang kita lihat kasat mata kalau kita bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Artinya ada kemunduran terkait pembangunan di Sumatera Selatan,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, meski pelaksana pembangunan adalah gubernur, DPRD tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Tiga fungsi utama dewan dinilai tidak berjalan.
‎
‎Soroti APBD dan Proyek Mercusuar
‎
‎Menyoroti pembahasan APBD 2025-2026 yang dinilai tidak kritis. Ia menyebut postur belanja justru diwarnai pemborosan.
‎
‎”Yang banyak dikritisi pertama BK itu bermasalah, banyak sekali masalahnya. Kemudian yang kemarin ramai itu pembangunan air mancur yang menghabiskan uang sekian miliar,” katanya.
‎
‎Proyek air mancur di kawasan ikonik Palembang itu disebut sia-sia karena manfaatnya tidak dirasakan masyarakat luas. Bahkan, pembangunannya memicu protes seniman lokal karena tidak dilibatkan dan tidak memiliki filosofi yang jelas.
‎
‎”Itu ikon loh, itu jantung loh. Jika orang turun dari Ampera masuk Kota Palembang itu yang ada di depan mata. Tapi nggak jelas filosofisnya, tidak eye catching, tidak menarik,” tegasnya.
‎
‎Ia juga menyinggung dugaan “bancakan” anggaran di Sekretariat Dewan [Sekwan] yang dinilai parah dan tidak terkendali.
‎
‎”Kita maunya wakil rakyat itu mengkritisi kebijakan di ruang sidang, jangan kita capek terus komentar di medsos sementara mereka ndak komentar apa-apa di ruang sidang pada saat pembahasan,” ujarnya.
‎
‎Minim Inisiatif Raperda, Isu Adat Terabaikan
‎
‎Dari sisi legislasi, Ade Indra Chaniago menilai target Program Pembentukan Peraturan Daerah [Propemperda] minim inisiatif murni dari DPRD.
‎
‎”Raperda yang dibuat cuma dikit usulan inisiatif dari DPRD. Banyak lanjutan dari perubahan dan dari eksekutif pula usulannya,” kata dia.
‎
‎Aspirasi komunitas adat terkait hutan adat dan pengembalian sistem Marga juga disebut tidak mendapat respons.
‎
‎”Sampai hari ini aku nggak dengar ada progres. Seolah-olah keinginan masyarakat ini tidak gayung bersambut. Padahal ada yurisprudensi Kerapatan Adat Nagari bisa bikin Perda. Kenapa kita harus nunggu undang-undang dulu selesai?” ungkapnya.
‎
‎Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
‎
‎Dengan 75 anggota dewan yang terbagi dalam beberapa fraksi, fungsi pengawasan terhadap LKPJ dan program strategis dinilai lemah.
‎
‎”Kalau bicara pengawasan, dengan banyaknya masalah yang dipersoalkan ini tentu kita mempertanyakan benar nggak mereka melakukan pengawasan,” ujarnya.
‎
‎Ia mencontohkan, jika pengawasan berjalan, persoalan seperti polemik air mancur tidak perlu terjadi. Selain itu, ia mengungkap temuan banyak perusahaan perkebunan di Sumsel yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha [HGU].
‎
‎”Artinya negara kehilangan pendapatan. Anggota DPRD kan harus peduli dengan hal begini, padahal mereka bisa memanggil stakeholder terkait,” katanya.
‎
‎Kando juga menilai ada persoalan internal di tubuh pimpinan DPRD yang disebut tidak akur, sehingga reses sebagai sarana menyerap aspirasi menjadi tidak efektif.
‎
‎Sistem Harus Terintegrasi
‎
‎Menurut Pengamat, eksekutif dan legislatif adalah satu sistem yang harus terintegrasi.
‎
‎”Ketika ada yang salah dengan eksekutif berarti legislatifnya salah. Ibaratnya motor kamu bagus mesinnya, bannya ndak ada, dilepas kawan, mana bisa jalan,” analoginya.
‎
‎Ia menegaskan, jika ada produk kebijakan gubernur yang tidak sesuai harapan masyarakat, maka seluruh anggota DPRD ikut bertanggung jawab, bukan hanya pimpinan.
‎
‎”Kalau Anda anggota digaji loh, kenapa ndak ngomong di ruang publik. Semua anggota dewan itu ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh gubernur, termasuk kemunduran di Sumatera Selatan ini,” tegasnya.
‎
‎Kritik Soal Ekonomi dan BUMD
‎
‎Bahkan dia juga mengkritik minimnya kepedulian terhadap ekonomi rakyat, terutama dampak program Makan Bergizi Gratis [MBG] terhadap hukum pasar.
‎
‎”Keberadaan MBG ini mengganggu kesejahteraan. Ketika barang banyak yang minta, harga naik. Jangan heran tiap hari emak-emak ngoceh, ‘lah naik lagi telur, lah naik lagi ayam’,” ujarnya.
‎
‎Ia mendorong DPRD untuk cerdas mendorong gubernur menyehatkan BUMD agar tidak menjadi beban APBD.
‎
‎”Kenapa BUMD yang disuntik terus itu tidak disuruh bikin ternak ayam, ternak telur dengan harga pasar? Itu membuka peluang kerja dan dapat untung,” katanya.
‎
‎Potensi lain yang disebutnya adalah pengolahan ikan, padahal Sumsel memiliki konsumsi ikan tertinggi, serta usaha konveksi massal untuk seragam gratis siswa SMA/SMK agar lebih murah.
‎
‎”Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan pemerintah yang sangat membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Harusnya DPRD itu secerdas itu, jadi bukan cuma datang, duduk, diam, duit, rapat,” pungkasnya.

Laporan/Editor Abror Vandozer 
‎