Andreas Sentil Kapolda Baru: Usut Tuntas Kekerasan Terhadap Mahasiswa dan Wartawan, Jangan Tebang Pilih!

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Pengusutan dugaan kekerasan terhadap mahasiswa dan jurnalis dalam aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Selatan, Selasa [13/10/2026], memantik sorotan tajam anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro.

Ia menegaskan, penuntasan kasus tersebut harus menjadi pekerjaan rumah [PR] pertama bagi Kapolda Sumsel yang baru, sekaligus ujian terhadap komitmen penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam insiden tersebut, enam mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka. Dua jurnalis media lokal juga dilaporkan menjadi korban dugaan pengeroyokan saat menjalankan tugas peliputan. Sejumlah personel kepolisian turut mengalami cedera.

Andreas menyampaikan desakan itu saat menjenguk para korban di RS Bhayangkara Moh Hasan Palembang, Rabu 14 Oktober 2026. Ia meminta kepolisian mengusut perkara secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.

“Ini harus menjadi PR pertama bagi Kapolda Sumsel yang baru. Telusuri kronologi, periksa saksi dan bukti, serta ungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan,” tegas Andreas.

Menurutnya, penanganan kasus tidak boleh dilakukan secara parsial. Seluruh rangkaian kejadian harus ditelusuri agar pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi berdasarkan bukti dan fakta hukum.

Andreas juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Pada saat yang sama, jurnalis harus mendapatkan perlindungan ketika menjalankan tugas peliputan.

Ia menekankan, setiap dugaan pelanggaran harus diproses berdasarkan bukti, tanpa memandang latar belakang maupun kedudukan pihak yang terlibat. Apabila ditemukan unsur pidana dan pihak yang bertanggung jawab, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan.

Selain penuntasan perkara, Andreas mendorong evaluasi terhadap mekanisme pengamanan demonstrasi agar kejadian serupa tidak terulang. Menurutnya, perlindungan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi, jurnalis yang meliput, maupun personel yang bertugas harus menjadi perhatian dalam setiap pengamanan aksi.

“Mahasiswa berhak menyampaikan aspirasi, jurnalis berhak menjalankan tugasnya. Setiap dugaan kekerasan harus diusut tuntas, transparan, dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum,” pungkasnya.

Andreas berharap pengusutan kasus tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi para korban sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan kekerasan dalam aksi unjuk rasa ditangani secara akuntabel.

Laporan/Editor Abror Vandozer