Selamat Datang Kajati Kalbar Ahelya Abustam, Herman Hofi Law: Tegakan Supremasi Hukum Berkeadilan

- Jurnalis

Kamis, 24 April 2025 - 16:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Herman Hofi Law

Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Herman Hofi Law

WIDEAZONE.com, PONTIANAK | Lembaga Bantuan Hukum [LBH] Herman Hofi Law menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas pengangkatan Ahelya Abustam SH MH sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat [Kajati Kalbar] yang baru.

Pengangkatan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan supremasi hukum dan pelayanan publik yang lebih berkeadilan di wilayah Kalbar.

“Kami menyambut Ibu Ahelya Abustam dengan harapan besar. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, institusi Kejaksaan di Kalimantan Barat semakin modern, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil,” ujar pernyataan resmi LBH Herman Hofi Law, Kamis 24 April 2025.

Selain itu, LBH Herman Hofi Law mengapresiasi terhdapa pejabat sebelumnya Edyward Kaban SH MH, telah memimpin Kajati Kalbat sejak Juni 2025, dinilai telah memberikan dampak positif dalam penegakan hukum dan penguatan pelayanan publik.

Seiring dengan pergantian kepemimpinan ini, LBH Herman Hofi Law menyuarakan harapan publik Kalimantan Barat yang mendambakan penegakan hukum tegas dan berkeadilan.

“Mereka menekankan pentingnya penanganan serius terhadap berbagai persoalan hukum strategis seperti korupsi, illegal logging, mafia tanah, pembabatan hutan mangrove, illegal mining, dan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Baca Juga:  Mendekati Angka 1 Kilo, Polres OKI Musnahkan Sabu

“Penegakan hukum tegas terhadap pelaku kejahatan besar akan menjadi indikator kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga. Efek jera bagi pelaku dan rasa keadilan bagi korban adalah dua sisi penting dalam sistem hukum yang berpihak pada rakyat,” tambah dia.

LBH juga menekankan pentingnya perluasan akses keadilan, terutama bagi kelompok marginal seperti masyarakat adat, nelayan, dan petani. Penerapan pendekatan keadilan restoratif serta mediasi hukum yang humanis dinilai penting untuk menjawab dinamika konflik agraria dan sosial yang kerap muncul di berbagai wilayah Kalbar.

Terlebih, LBH mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara Kejati Kalbar dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan media. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan mendukung pembangunan Kalbar secara berkelanjutan.

LBH Herman Hofi Law juga menyampaikan harapan agar Kejati di bawah kepemimpinan Ahelya Abustam dapat memperkuat evaluasi kinerja di seluruh Kejaksaan Negeri di Kalbar, khususnya dalam menanggapi laporan masyarakat yang belum tersentuh atau belum ditindaklanjuti.

Baca Juga:  Bea Cukai Langsa Masifkan Edukasi Gempur Rokok Ilegal

“Pelayanan Kejaksaan Negeri di Kalbar harus terus ditingkatkan dari sisi kecepatan, efisiensi, dan keterbukaan. Kami percaya gaya kepemimpinan Ibu Ahelya yang mengedepankan rasa keadilan akan membawa wajah baru bagi Kejati Kalbar,” sebutnya.

Bahkan, LBH Herman Hofi Law mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk jurnalis dan LSM, untuk terus mendukung Kejati Kalbar. “Mengimbau publik untuk aktif berkolaborasi dalam mengawal dan menyampaikan berbagai informasi hukum yang relevan demi terciptanya sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.

Semua pihak, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan hukum bekerja bagi rakyat. Kami yakin, dengan kepemimpinan yang adil dan kolaboratif, Kalimantan Barat bisa menjadi contoh dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia.

Laporan Jono Darsono | Editor AbV

Berita Terkait

Sidang Praperadilan Narkotika di Palembang Disorot: Kuasa Hukum Ungkap Surat Penahanan Cacat Formil
Kejati Sumsel Kembali Ganyang Aset PT KMM, Mesin Bathcing Plant Disita
Muratara “ZONA MERAH” Sengketa Lahan Petani Versus Lonsum–Seleraraya Berpotensi Meledak
Kejati Sumsel Sita 14 Aset PT KMM Pusaran Korupsi Distribusi Semen
Kejati Sumsel Gebrak Dua Perkara: OOJ hingga Korupsi KUR
Sidang Lapangan PTUN Palembang Bongkar Sengketa Lahan di Simpang Rajawali
Kejari Palembang Terima Pelimpahan Tahap II Kasus Dugaan Korupsi BPFK
Eks Kades Ogan Ilir Korupsi Lahan, Divonis 5 Tahun Penjara

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:29 WIB

Sidang Praperadilan Narkotika di Palembang Disorot: Kuasa Hukum Ungkap Surat Penahanan Cacat Formil

Jumat, 1 Mei 2026 - 15:08 WIB

Kejati Sumsel Kembali Ganyang Aset PT KMM, Mesin Bathcing Plant Disita

Kamis, 30 April 2026 - 19:12 WIB

Muratara “ZONA MERAH” Sengketa Lahan Petani Versus Lonsum–Seleraraya Berpotensi Meledak

Rabu, 29 April 2026 - 19:14 WIB

Kejati Sumsel Sita 14 Aset PT KMM Pusaran Korupsi Distribusi Semen

Selasa, 28 April 2026 - 22:08 WIB

Kejati Sumsel Gebrak Dua Perkara: OOJ hingga Korupsi KUR

Berita Terbaru