WIDEAZONE.COM, JAKARTA – Sebanyak 278 pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara massal dan serentak, membacakan dan menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi, Senin (19/8/2019)
Penandatanganan Pakta Integritas Antikorupsi bukan hanya simbolis semata, tetapi juga sebagai salah satu upaya mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Ini bentuk komitmen LPSK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Ini wujud nyata LPSK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, sekaligus upaya meningkatkan performa dan kualitas kerja dalam memberikan layanan perlindungan kepada saksi dan korban yang berpedoman pada sikap antikorupsi,” tegas Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.
Menurut Hasto, upaya LPSK membangun sikap integritas pegawai, sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu melalui sistem pencegahan/pengendalian korupsi di internal LPSK melalui aplikasi “LAYAK” (Laporkan yang Anda Ketahui).
Sebelumnya, lanjut Hasto, Pimpinan dan Pejabat Struktural juga telah menandatangani Pakta Integritas pada saat dilantik. Kini, hal serupa juga dilakukan 278 pegawai LPSK. “Ini harus diingat sebagai hari yang monumental bagi kita semua. Secara bersama-sama, berikrar atas integritas sebagai insan LPSK, menyatukan kata dan perbuatan,” ujarnya.
Tak lupa, Hasto mengajak seluruh pegawai LPSK untuk memberikan makna yang dalam pada Pakta Integritas yang ditandatangani, dan mau melaksanakannya serta tidak menjadikannya sebatas kegiatan seremonial belaka.
“Saya dan juga tentunya semua Pimpinan LPSK berharap, acara ini memberikan tambahan semangat bagi kita semua untuk dapat bekerja lebih baik lagi, menjalankan mandat dan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh, dan terbebas dari perilaku koruptif,” katanya.
Selain Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Penandatanganan Pakta Integritas Antikorupsi yang digelar di halaman kantor LPSK itu juga dihadiri jajaran Wakil Ketua LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK dan para pejabat struktural di lingkungan LPSK.
Sumber : Humas LPSK





![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-225x129.jpg)
![Rapat Dengar Pendapat [RDP] Komisi IV DPRD Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang soal evaluasi PJJ [pembelajaran jarak jauh] pada Senin 14 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260914-WA0015_copy_1600x1015-225x129.jpg)

![Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Sariyansyah Ismail bersama Sang Istri, Fildawati SE. [Foto: AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/801786117_1392309859656953_5754432592619811251_n-225x129.jpg)


![Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang, Andreas Okdi Priantoro, dalam Rapat Dengar Pendapat [RDP] bersama Dinas Perhubungan, Inspektorat, DPMPTSP, Bagian Hukum, dan manajemen Green SM, Selasa 15 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/Anggota-Komisi-III-DPRD-Kota-Palembang-Andreas-Okdi-Priantoro-dalam-Rapat-Dengar-Pendapat-Selasa-15-September-2026-129x85.jpg)
![Rapat Dengar Pendapat [RDP] Komisi IV DPRD Palembang dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang soal evaluasi PJJ [pembelajaran jarak jauh] pada Senin 14 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260914-WA0015_copy_1600x1015-129x85.jpg)



![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)

![Presiden RI Prabowo Subianto [gambar Ist]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/08/IMG-20250227-WA0099-scaled-266x266-1-266x200.jpg)
