WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Ekonomi Indonesia 2026 saat ini masih dalam keadaan krisis, dipengaruhi faktor eksternal, terutama konflik geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi dan tekanan inflasi.
Meski, hal ini belum menunjukkan gejala krisis sistemik seperti 1998, dinamika ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, Amidi menilai kondisi ekonomi saat ini dinilai berbeda secara fundamental dibanding krisis 1998.
“Jika krisis 1998 dipicu oleh instabilitas politik dalam negeri yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional dan kepanikan pasar, situasi terkini lebih dipengaruhi faktor eksternal, terutama konflik geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi dan tekanan inflasi,” ungkapnya dikutip WIDEAZONE.com, Rabu 22 April 2026.
Amidi berujar kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi, yang kemudian memicu inflasi serta tekanan terhadap nilai tukar. Meski belum menunjukkan gejala krisis sistemik seperti 1998, dinamika ini tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.
“Di tengah kondisi tersebut, langkah efisiensi anggaran menjadi salah satu respons yang dinilai relevan. Namun, kebijakan pengetatan pengeluaran harus dijalankan secara selektif,” ujarnya.
Pengurangan belanja yang tidak tepat sasaran justru berisiko menurunkan kinerja sektor publik dan swasta. Kebijakan seperti work from home [WFH] misalnya, perlu dievaluasi agar tidak berdampak pada produktivitas.
Sumsel Diminta Perkuat Optimasi
Di daerah, ungkap Amidi, termasuk Sumatera Selatan, pergerakan ekonomi masih sangat bergantung pada kondisi nasional. Ketika ekonomi nasional mengalami tekanan, dampaknya turut dirasakan di daerah.
Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan seperti WFH yang diadopsi daerah merupakan refleksi dari situasi makro yang lebih luas. Namun demikian, pemerintah daerah dinilai memiliki ruang untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Salah satu langkah strategis adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam [SDA].
“Percepatan pembangunan infrastruktur kunci seperti Pelabuhan Tanjung Carat dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing dan memperlancar distribusi logistik. Di sisi lain pemerintah harus mengambil kebijakan yang berimbang antara kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi serta harus memberi pemahaman kepada Legislatif tentang kondisi.saat ini,” sebutnya.
Meski demikian, para pemangku kepentingan diharapkan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi nasional di tengah tekanan global saat ini. Jika konflik global yang memicu lonjakan harga energi terus berlanjut, risiko pelemahan ekonomi akan semakin besar.
Kenaikan harga bahan bakar berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, serta memicu keresahan sosial. Dunia usaha pun diperkirakan akan menghadapi ketidakpastian yang lebih dalam.
“Situasi ini menjadi peringatan bahwa stabilitas ekonomi membutuhkan respons cepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” pungkas dia.
Laporan/Editor Abror Vandozer
