Presiden Minta Bawaslu Libatkan Masyarakat Awasi Politik Uang

“Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang. Karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” katanya.

Kepala Negara mengatakan, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus merinci aturan secara jelas sehingga tidak multitafsir. Aturan dan sanksi juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas agar tidak ada yang mengelak dari pelanggaran.

Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 merupakan acara konsolidasi nasional kedua yang dihadiri Presiden Jokowi. Sebelumnya, dia menghadiri acara serupa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. (JFA)

Halaman : 1 2