Pemerintah Upayakan Integrasikan Digitalisasi Birokrasi dari Setiap K/L dan Pemda

“Isinya memperkuat tata kelola melalui keterlibatan kementerian koordinator. Jadi, para menko diperintahkan untuk ‘memaksa’ dalam tanda kutip kepada kementerian/lembaga untuk mengikuti arsitektur SPBE, termasuk mendorong portal satu layanan di setiap kementerian/lembaga,” ujar Azwar.

Selain itu, penerbitan perpres juga untuk membangun kemampuan implementasi government technology (govtech) atau teknologi pemerintahan dan fokus pada integrasi layanan.

Menteri Azwar menyatakan, pemerintah akan fokus di sembilan layanan prioritas, yakni identitas digital dasar (digital ID seperti kartu tanda penduduk); platform pertukaran data; pembayaran digital; pelayanan publik portal satu data.

“Lalu, portal administrasi pemerintahan agar sistem keuangan dan sistem pemerintahan tidak terlampau banyak. Kemudian SIM online, lalu bantuan sosial atau di Kementerian Sosial, kesehatan di Kementerian Kesehatan, dan pendidikan di Kementerian Pendidikan. Jika sembilan fokus pelayanan sudah menjadi digital, akan berdampak sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas dia. (JFA)

Halaman : 1 2