Pemerintah dan DPR Segera Bentuk Panja BPIH 1445H

Keempat, meningkatkan layanan transportasi untuk bus sholawat, transportasi antar-kota, dan transportasi masyair (Armina).

“Jadi perlu adanya skema kedaruratan dalam pelaksanaan Puncak Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina),” kata Ashabul Kahfi.

Kelima, jika ada kuota tambahan, Pemerintah perlu melakukan kesepakatan MoU untuk memisahkan kuota haji reguler dan khusus serta meningkatkan porsi kuota penerbangan untuk maskapai penerbangan dalam negeri.

“Terakhir mengkaji masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi yang lebih singkat,” tandasnya.

Rapat Kerja evaluasi haji 2023 ini dihadiri para pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI. Sementara dari Kemenag tampak hadir Sekjen Kemenag Nizar, Dirjen PHU Hilman Latief dan jajaran, serta para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama.

Halaman : 1 2 3