Kinerja Pencegahan KPK Tak Hanya Diukur dari Korsupgah

Kemudian, Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tidak menyebutkan secara eksplisit fungsi pencegahan pada Kedeputian Korsupgah. Sehingga, BPK khawatir akan membuat pelaksanaan tugas Korsupgah tidak efektif
 
Firli menegaskan KPK menghormati hasil audit BPK dan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut ialah memperbaiki Perkom Nomir 7 Tahun 2020 yang sedang berjalan.
 
Rekomendasi lain tentang korsupgah, yaitu BPK menilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah untuk mengukur kemajuan pembangunan tata kelola pemerintahan daerah untuk pencegahan korupsi dalam delapan elemen sangat efektif dan strategis. Bahkan BPK merekomendasikan memperkuat regulasi terkait MCP dalam bentuk peraturan presiden atau aturan lainnya. Dengan begitu, dapat dikelola bersama-sama kementerian atau lembaga dan instansi lainnya.
 
Rekomendasi berikut terkait dengan kelemahan MCP berdasarkan pengamatan BPK di lapangan. BPK merekomendasikan perbaikan berupa penguatan dukungan sarana dan prasarana di pemda, revisi indikator penilaian agar lebih tajam, realistis, dan pelibatan kementerian atau lembaga atau pemda sebagai stakeholder, serta penerapan pedoman monitoring pencegahan korupsi pada tata kelola pemda.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya