Kemenlu RI Panggil Kepala Perwakilan PBB Indonesia

Ia menyebut, ada baiknya perwakilan asing dan PBB tidak terburu-buru mengeluarkan pendapat sebelum mendapatkan informasi yang lebih jelas. Sebelumnya, PBB Perwakilan Indonesia mengeluarkan pernyataan terkait kekhawatir sejumlah hal yang bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia.

Dalam pernyataannya itu, PBB menilai beberapa pasal KUHP berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Faizasyah menjelaskan, penting untuk menggunakan berbagai jalur diplomatik, dalam menyampaikan pandangan terkait kebijakan atau aturan hukum nasional.

“Kita memang tidak berharap menggunakan ‘megaphone diplomacy’ (diplomasi pengeras suara) dalam masalah-masalah seperti ini. Karena, itu memang sudah menjadi satu etika dalam diplomasi,” ujarnya.

“Perwakilan kita di luar negeri kan juga tidak pernah ikut campur pada pembahasan aturan hukum nasional di satu negara. Walaupun muncul kontroversi di masyarakatnya,” ucapnya.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya