SR di Empat Lawang Krisis Air Sedangkan Anggaran Sekolah Rakyat Puluhan Triliun

‎WIDEAZONE.com, EMPAT LAWANG | Program Sekolah Rakyat [SR] digelontor anggaran puluhan triliun rupiah, tetapi persoalan paling mendasar justru muncul di salah satu sekolahnya di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, air bersih tidak mencukupi hingga seluruh siswa harus dipulangkan sehingga hal tersebut viral di media sosial.
‎
‎Bahkan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Empat Lawang yang baru menjalankan kegiatan pendidikan pada tahun ajaran 2026/2027 harus menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengembalikan siswa ke rumah masing-masing.
‎
‎

Persoalan tersebut sontak memantik respon Ketua Komunitas dan Praktisi Pendidikan, Bayumi AP MSi. Ia mengatakan dari keterangan sungguh ironis hal ini muncul ketika pemerintah tengah mengalokasikan anggaran besar untuk memperluas program Sekolah Rakyat.
‎
‎Dalam keterangan Kepala Satuan Pendidikan di lokasi itu, menurut Bayumi mengapa ketersediaan air tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari siswa yang tinggal, sedangkan diketahui ratusan peserta didik tercatat dalam program Sekolah Rakyat [SR]. Mengapa demikian?
‎
‎Ia menyebut dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp24,9 triliun untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Sementara dalam RAPBN 2027, pemerintah merencanakan Rp32,9 triliun untuk pembangunan 100 Sekolah Rakyat baru dan operasional 166 Sekolah Rakyat.
‎
‎Besarnya anggaran itu, Bayumi berujar, membuat persoalan di Empat Lawang menjadi sorotan serius. Sebab, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pembangunan gedung. Konsepnya merupakan sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
‎
‎”Karena itu, air bersih, sanitasi, listrik, tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan fasilitas belajar bukan fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan fundamental agar sistem pendidikan berasrama dapat berjalan,” katanya.
‎
‎Menurutnya, gedung bisa berdiri megah. Tetapi tanpa air, sekolah berasrama tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Persoalan ini sekaligus menjadi ujian terhadap kesiapan perencanaan program.
‎
‎”Jangan sampai pembangunan fisik bergerak lebih cepat daripada kesiapan infrastruktur dasar yang menentukan apakah siswa dapat benar-benar tinggal dan belajar secara layak,” sebutnya.
‎
‎Pemerintah daerah bersama instansi terkait, tegas Bayumi harus menyiapkan solusi. Salah satu opsi yang dikaji adalah memanfaatkan sumber air terdekat untuk membangun sistem penyediaan air minum [SPAM]. “Bantuan air tangki dapat menjadi langkah darurat. Namun, untuk sekolah yang dirancang sebagai tempat pendidikan sekaligus hunian siswa, solusi sementara tidak cukup,” ulasnya.

‎”Yang dibutuhkan adalah kepastian sumber air, jaringan distribusi, kapasitas pengolahan, sanitasi, serta anggaran pemeliharaan yang berkelanjutan,” kilahnya.
‎
‎Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan sistem berasrama. Artinya, standar kelayakan fasilitas dasar harus berjalan beriringan dengan pembangunan ruang kelas dan asrama.
‎
‎Krisis air di Empat Lawang akhirnya membuka pertanyaan yang jauh lebih besar: seberapa matang kesiapan infrastruktur dasar sebelum sebuah Sekolah Rakyat mulai menerima siswa?
‎
‎Sebab, ketika anak-anak sudah datang membawa harapan untuk belajar, kebutuhan paling dasar seperti air bersih semestinya bukan lagi menjadi persoalan yang baru dicari solusinya setelah sekolah berjalan.
‎
‎”Anggaran puluhan triliun harus berujung pada layanan pendidikan yang benar-benar berjalan. Bukan sekadar gedung yang berdiri, tetapi sekolah yang mampu menjamin anak-anak belajar, tinggal, makan, menjaga kesehatan, dan menjalani kehidupan sehari-hari secara layak,” tukas dia.
‎
‎Laporan/Editor Abror Vandozer