Sidang Dugaan Korupsi Semen Baturaja, Pengacara: Pinjaman Rp1,8 Triliun Bukan Era Dede-Jamil

- Jurnalis

Kamis, 24 September 2026 - 22:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim penasihat hukum terdakwa Dede Parasade dan M Jamil saat memberikan keterangan.

Tim penasihat hukum terdakwa Dede Parasade dan M Jamil saat memberikan keterangan.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Tim penasihat hukum terdakwa Dede Parasade dan M Jamil menilai keterangan tiga saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi distribusi semen PT Semen Baturaja (Persero) Tbk justru menguatkan posisi pembelaan mereka.

Penasihat hukum, Redho Junaidi SH MH, mengatakan sejumlah kebijakan yang kini dipersoalkan dalam perkara tersebut telah berlangsung sebelum kedua kliennya menjabat sebagai direksi PT Semen Baturaja.

“Yang kedua, bahwa kebijakan itu sudah ada sebelum klien kami, Pak Jamil dan Pak Dede, menjabat. Sebelumnya sudah ada. Jadi bukan kebijakan itu ada pada saat klien kami menjabat,” kata Redho seusai persidangan.

Menurut Redho, salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan pembangunan pabrik yang pembiayaannya menggunakan utang sekitar Rp1,8 triliun.

“Yang pertama, menerangkan bahwa ada pembangunan satu pabrik yang menggunakan utang sebesar Rp1,8 triliun. Dari Rp1,8 triliun itu menjadi beban utang, kemudian beban bunganya sekitar Rp118 miliar per tahun,” ujarnya.

Baca Juga:  IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas

Redho juga membantah anggapan bahwa Dede dan Jamil melakukan penunjukan langsung terhadap PTKM dalam proses distribusi semen.

Ia menjelaskan, hubungan PTKM dengan kedua terdakwa berlangsung dalam kapasitas profesional sebagai distributor. Pengajuan sebagai distributor, kata dia, terlebih dahulu melalui proses internal perusahaan sebelum kontrak ditandatangani.

“Secara hal-hal yang dalam tanda kutip tidak ada. Secara profesional saja mereka mengajukan distributor, kontrak itu saja,” katanya.

Redho mengatakan dokumen kontrak telah melalui sejumlah pihak terkait, termasuk bagian pemasaran. Setelah memperoleh paraf dari pihak-pihak yang berwenang, kontrak kemudian ditandatangani Dede dan Jamil dalam kapasitas masing-masing sebagai direktur.

“Untuk kontrak sudah ada paraf dari pihak-pihak yang terkait. Dari pihak marketing dan lain sebagainya sudah ada semua. Barulah kemudian klien kami selaku direktur menandatangani kontrak tersebut,” jelasnya.

Karena itu, ia mempertanyakan dasar yang menyebut kedua terdakwa melakukan penunjukan langsung.

Baca Juga:  Fantastis! Palembang Runner-up Kedua se-Indonesia dengan Polusi Udara Terburuk

“Kenapa kontrak itu diparaf oleh bagian marketing dan lain sebagainya? Itu karena mereka sudah mengenakan bahwa itu sebagai distributor,” ujar Redho.

Selain persoalan distribusi, penasihat hukum juga menyoroti pinjaman yang menjadi bagian dari perkara. Menurut Redho, pinjaman tersebut telah terjadi sebelum Dede Parasade dan M Jamil menduduki jabatan sebagai direktur.

“Pinjaman itu memang terjadi dari era sebelum Pak Jamil dan Pak Dede. Direktur itu sudah ada sebelumnya,” katanya.

Dalam perkara dugaan korupsi distribusi semen PT Semen Baturaja tersebut, terdapat tiga terdakwa, yakni Dede Parasade selaku mantan Direktur Keuangan PT Semen Baturaja, M Jamil selaku mantan Direktur Pemasaran PT Semen Baturaja, serta Djie A Lie Alianto selaku Direktur PT KMM.

Keterangan penasihat hukum tersebut merupakan bagian dari pembelaan terhadap kedua terdakwa. Dalil tersebut masih akan diuji dengan keterangan saksi lainnya serta alat bukti yang terungkap selama proses persidangan.

Laporan Yanzah | Editorial AbV

Berita Terkait

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari
IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!
HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal
Hadapi Ancaman Banjir dan Pohon Tumbang, Ratu Dewa Instruksikan OPD Pemkot Palembang Siaga
Kado HUT Listrik ke-81, PLN Berhasil Alirkan Gas Natuna ke Batam Pasok 15 MMSCFD

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Minggu, 8 November 2026 - 17:53 WIB

NasDem Run Jadi Panggung Tiga Punggawa NasDem Sumsel, Dari Soliditas Kader hingga Target 10 Ribu Pelari

Jumat, 6 November 2026 - 11:13 WIB

IOC SKK Migas Mirip Pusat Kendali NASA! 24 Jam Nonstop Pantau Produksi Migas

Kamis, 5 November 2026 - 09:35 WIB

Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Senin, 2 November 2026 - 15:16 WIB

Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Berita Terbaru