Bawaslu: Pengelolaan Hibah Harus Transparan

Keempat, lanjutnya, satker yang realisasi anggarannya kurang dari 85 persen, maka akan dilakukan pengkajian mendalam terhadap persetujuan untuk mendapatkan dana hibah non-pemilihan pada tahun anggaran sebelumnya.

“Kelima, satker yang terlambat revisi dan pengesahan melewati batas tahun anggaran berjalan maka akan dilakukan pengkajian mendalam terhadap persetujuan untuk mendapatkan dana hibah non-pemilihan pada tahun anggaran sebelumnya. Keenam, satker atau unit kerja yang tidak melaporkan dana hibah sesuai ketentuan maka penggunaan dana hibah menjadi tanggungjawab pribadi penandatangan NPHD,” jelas lelaki yang telah meraih gelar doktor ilmu lingkungan hidup ini.

Perlu diketahui, acara ini dihadiri Kepala Sekretariat dan Ketua Bawaslu Provinsi dari 31 provinsi. Dalam acara pembukaan hadir pula Deputi Administrasi Bawaslu Ferrdinand Eskol Tiar Sirait. (JFA)

Halaman : 1 2 3