Komisi II DPRD Sumsel Tindaklanjuti Soal Kelangkaan Pupuk Petani di OKU Timur

WIDEAZONE.com, OKUT | Anggota DPRD Sumatra Selatan [Sumsel] Komisi II melaksanakan Reses di Kabupaten OKU Timur. Tentunya kehadiran sejumlah Komisi II tersebut untuk menindaklanjuti kelangkaan pupuk bagi para petani di bumi Sebiduk Sehaluan.

Reses ini dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumsel Ayu Nur Suri SE MM bersama Wakil Ketua Abdul Fikri Yanto SThI MAg dan Sekretaris Fenus Antonius SE MM beserta Anggota Komisi II lainnya.

Kedatangan mereka disambut langsung Pj Bupati OKU Timur Prof Dr HM Edwar Juliartha SSos MM didampingi Asisten II Rayenaidi SH MM pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Pj Bupati Prof Edwar Juliartha mengatakan ada tiga regulasi untuk pupuk, tentu akan kita akan lakukan maping apa yang disampaikan Sekretaris Komisi ll DPRD Sumsel bapak Fenus Antonius. “Sebenarnya kita juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menekan distributor yang nakal,” ujarny.

Sementara, Ketua Komisi ll DPRD Sumsel Ayu Nur Suri menyampaikan kita akan membawa aspirasi masyarakat OKU Timur ke provinsi, saling bersinergi apa yang menjadi kendala utama yang menyebabkan langkanya pupuk di kabupaten OKU Timur.

“Setelah kita menemukan titik sumbernya di mana terjadinya kelangkaan pupuk ini? Maka kita akan menemukan solusi bagaimana memecahkan kerutan-kerutan kelangkaan pupuk ini,” ungkapnya.

“Kami juga akan memanggil pihak PUSRI untuk mengetahui benang merahnya di mana? Sehingga terjadi kelangkaan pupuk di kabupaten OKU Timur,” tegas Ayu.

Selain itu, Sekretaris Komisi ll DPRD Sumsel Fenus Antonius menambahkan, yang pastinya kita akan melakukan maping dulu sesuai yang diutarakan Pj Bupati Edward, untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang terkendala pupuk.

“Sebetulnya, kita sudah mengetahui masalah apa saja di lapangan. Dalam waktu dekat kita akan mengatasi regulasi-regulasi ini,” tegasnya.

Kita juga, tegas Fenus, akan segera mengajak pihak PUSRI untuk duduk bareng untuk melakukan pengawasan terhadap distributor di seluruh Sumatera Selatan sehingga dapat diperketat kembali.

“Jadi jika ada pengajuan RDKK melalui kelompok tani dan masyarakat dapat di distribusikan secara baik, sehingga hasil panen mereka dapat maksimal sesuai harapan masyarakat,” tukasnya.

Laporan Rizal Arisandi | Editor AbV