Seingat Kepala Negara, pada Januari atau Februari lalu, sudah membahas rapat besar tentang hal itu.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden menyampaikan beberapa arahan, pertama, terkait manajemen lapangan.
Manajemen lapangan, kata Kepala Negara, harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update infornasi ini sangat penting.
“Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard,” ujarnya.
Saat ia di Riau, kata Presiden, Polda Riau memberikan contoh dan dapat dilihat langsung ke dashboard untuk menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail.
“Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu, pengawasannya akan lebih mudah,” jelas Presiden.
Selain instrumen teknologi, Presiden juga menyampaikan, harus memiliki infrastruktur pengawasan hingga ke tingkat bawah.
Terkait masalah itu, kata Presiden, harus menyertakan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa. “Jika masih kecil, api bisa diselesaikan lebih efektif dan lebih efisien dibanding sudah berkobar besar, lalu pontang-panting untuk memadamkannya,” kata Presiden.
Kedua, Presiden juga mengingatkan bahwa jangan setelah api membesar baru ada upaya untuk memadamkannya.
Apabila ada titik api, semua petugas harus cepat cepat tanggap. Presiden meminta ke pada gubernur, para bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, harus cepat tanggap mengenai hal itu.
Ketiga, Presiden juga menyampaikan bahwa 99 persen kebakaran hutan itu diakibatkan ulah manusia, baik disengaja atau karena kelalaian.
“Karena itu penegak hukum harus tegas bertindak dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” tukas Presiden.
Keempat, untuk mencegah kebakaran di lahan gambut, Presiden meminta penataan ekosistem gambut yang dilakukan secara konsisten.
“Saya kira, LHK, BRG dan Kementerian PU harus terus menjaga agar tinggi permukaan air tanah tetap basah di lahan gambut. Dengan sekat kanal, embung, sumur bor, dan teknologi pembasahan lainnya sudah dilakukan. Hanya inilah yang harus konsisten kita berdayakan,” ujar Presiden menutup perbincangan. (*)
Laporan Abror Vandozer/D’Miska-rel
Editor Anto Narasoma

















![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

