Catatan Hendry Ch Bangun
Beberapa waktu terakhir ini ada beberapa tulisan yang bernada menggugat penanganan pengaduan yang ditujukan kepada Dewan Pers. Khususnya dari kalangan media yang merasa diperlakukan tidak adil, karena karya jurnalistik mereka dipersoalkan, dan menilainya itu sebagai pelanggaran kemerdekaan pers. Menurut mereka, Dewan Pers seharusnya melindungi kerja wartawan, entah saat mencari berita ataupun semua kerya jurnalistiknya. Lalu mengatakan Dewan Pers sudah menjelma sebagai Departeman Penerangan di era Orde Baru.
Di sisi lain kepada Dewan Pers datang pula kritik keras dari kalangan pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah, berbagai lembaga negara, dan anggota parlemen, yang menilai Dewan Pers terlalu lembek menangani pers yang sudah kebablasan karena menulis semaunya, meliput secara tidak professional. Wartawan dan organisasi wartawan kalau kena masalah, karena merasa diintimidasi atau terkena kekerasan langsung mengadu ke polisi. Melakukan demonstasi dan meminta agar pelakunya dipenjara. Sementara kalau digugat narasumber, eh bilangnya, gunakan hak jawab dong, pakai Undang-Undang Pers.
“Pers kok seenaknya begitu. Dewan Pers harus tegas, tindak tuh media dan wartawan yang melanggar ketentuan,” kata mereka.
Inilah dinamika dari kemerdekaan pers yang menarik dan kalau ditarik benang merahnya muncul karena beberapa hal.
Pertama, banyak sekali wartawan dan pimpinan media yang tidak memahami Undang-Undang No 40 tentang Pers, apalagi proses kelahirannya yang secara garis merupakan amanat dari reformasi 1998, agar pers dapat bekerja secara bebas. Tidak ada lagi hambatan melakukan semua kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari informasi, sampai memberitakannya. Tidak ada sensor, tidak ada bredel, bahkan mereka yang berupaya menghang-halangi dapat dipidana.
Maknanya, negara dan masyarakat, memberikan kebebasan penuh bagi media dan wartawan untuk menjalankan tugas memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tahu, untuk menjadi saluran aspirasinya, untuk menyampaikan kritik atas jalannya pemerintahan, untuk mendiskusikan apa saja pendapat mereka soal negara, soal diri sendiri, dan berbagai persoalan. Silakan deh.
Halaman : 1 2 3 4 5 Selanjutnya



![Wali Kota Ratu Dewa mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI, Sri Haryati, meninjau rumah susun [rusun] Ilir Barat Palembang pada Minggu 25 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261025-WA0007-225x129.jpg)
![Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Kota Palembang, Kemas Haikal saat mendampingi Wali Kota Ratu Dewa.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261024-WA0003-225x129.jpg)

![Regulasi Izin Pertambangan Rakyat [IPR] dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak [BBM] menjadi fokus pembahasan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan [Sumbagsel] bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0026-225x129.jpg)
![Massa Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA Sumsel] menggeruduk Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel], Jumat 23 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0012_copy_1489x694-225x129.jpg)
![Kota Palembang menggandeng Rumah Sakit Permata Palembang melalui penandatanganan nota kesepahaman [Memorandum of Understanding/MoU] yang dirangkaikan dengan kegiatan donor darah, Kamis 22 Oktober 2026, di RS Permata Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261022-WA0007-225x129.jpg)
![Wali Kota Ratu Dewa mendampingi Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI, Sri Haryati, meninjau rumah susun [rusun] Ilir Barat Palembang pada Minggu 25 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261025-WA0007-129x85.jpg)
![Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Kota Palembang, Kemas Haikal saat mendampingi Wali Kota Ratu Dewa.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261024-WA0003-129x85.jpg)

![Regulasi Izin Pertambangan Rakyat [IPR] dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak [BBM] menjadi fokus pembahasan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan [Sumbagsel] bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0026-129x85.jpg)
![Massa Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA Sumsel] menggeruduk Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel], Jumat 23 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0012_copy_1489x694-129x85.jpg)


![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)

