Mitigasi Risiko, Bawaslu Dengar Masukan Soal Sipol

“Dalam rancangan PKPU penginputan data dan unggah dokumen masih terkesan menjadi kewajiban. Sehingga, parpol yang tidak melakukan ‘input’ data maka pendaftaran tidak dilayani oleh KPU da seolah-olah sipol menjadi alat wajib dalam tahapan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefry Ardiansyah mengatakan potensi masalah parpol ada dua hal yakni verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

Verifikasi administratif cukup hanya dilakukan bagi partai yang lolos “parliamentary threshold“. “Masalah verifikasi administrative terkait urusan kepengurusan partai yang menyangkut minimal 30% keterwakilan perempuan, vailidasi data kepengurusan, dan validasi jumlah/data keanggotaan,” ujarnya.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya