KY Kawal Proses Banding KPU Terkait Penundaan Pemilu

Dalam hal ini, KPU berencana untuk mengajukan banding. Menurutnya, keputusan tersebut melanggar UUD 1945 dimana Pemilu berlangsung selama lima tahun sekali.

Fajar pun meminta dukungan dari masyarakat untuk mengawal kasus ini. Ia menilai pengawasan dari masyarakat bisa membuat kinerja KY lebih optimal.

Mukti mengatakan pihaknya meminta dukungan dari masyarakat untuk mengawal kasus tersebut. Dia pengawasan dari masyarakat bisa membuat kinerja KY lebih optimal.

“Kami juga minta dukungan masyarakat mengenai informasi dari temen media, LSM, akademisi, maupun masyarakat. Apabila mendapatkan informasi bisa laporkan ke kita agar kami dapat bekerja dengan lebih cepat dan optimal,” ucapnya.

Sebelumnya, PN Jakarta Pusat pada 2 Maret 2023 mengabulkan gugatan Partai prima terhadap KPU untuk tidak melaksanakan tahapan pemilu 2024. Majelis Hakim dalan putusannya mempertimbangkan pemulihan serta terciptanya keadaan yang adil.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya