Ketua KPK Imbau Kepala Daerah di Sumsel “Jangan Persulit Perizinan Usaha”

“Dengan investasi akan membuka lapangan pekerjaan, banyak orang bekerja, orang berusaha. Sehingga akan mendapatkan penghasilan masyarakat, dengan begitu secara otomatis meningkatkan daya beli masyarakat. Maka tentunya kita sampaikan tidak ada pemerintah daerah yang mempersulit perizinan investasi dan berusaha,” ujar Eks Kapolda Sumsel ini.

Ketiga, tentu kita akan mengikuti bagaimana pelaksanaan pusat pusat layanan terpadu yang diselenggarakan pemerintah daerah.

“Karena Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan yang dikenal dengan one man police atau satu peta kebijakan seketika misalnya, investor ingin menanamkan investasi berusaha di suatu tempat maka cukup buka koordinat berapa? Apakah daerah tersebut pemukiman atau industri maka tidak ada upaya upaya perbuatan yang menyimpang,” terangnya.

Keempat kita memudahkan pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, dimana pelayanan dikedepankan dengan sistem elektronik, sehingga menjauhi hubungan fisik antara pemohon izin dan pemberi izin itu lah salah satu cara kita untuk pencegahan korupsi.

“KPK menyadari menghentikan korupsi itu harus dibantu seluruh elemen masyarakat, dan di daerah garda terdepan untuk menghentikan korupsi yakni kepala daerah, Gubernur, Walikota dan Bupati lengkap dengan seluruh perangkat daerah,” tegas Ketua KPK H Firli Bahuri seraya mengakhiri bincangnya.

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya