Keputusan Presiden Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Diapresiasi

- Jurnalis

Sabtu, 28 Januari 2023 - 00:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Keputusan Presiden Joko Widodo meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar Pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup patut diapresiasi. Hal itu disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Pertimbangannya tepat, saat ini proses tahapan Pemilu sudah berjalan dan pastinya ketika ada perubahan signifikan akan menimbulkan gejolak politik. Saya pikir sikap Presiden bijak karena Februari nanti kita sudah waktunya melakukan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan,” kata Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami, Jumat (27/1/2023).

Baca Juga:  Surak Sumsel Sentil DKPP: Jangan Jadikan Evaluasi Pemilu Sekadar Formalitas

Menurutnya, mengubah sistem Pemilu tidak ada urgensinya. Sebab, perubahan sistem pemilu akan mengubah metode pemilihan suara serta pemilihan calon anggota legislatif.

Baca Juga:  Partai Buruh EXCO Banyuasin Terima Kunjungan Kesbangpol, Bahas Peran Strategis Parpol

“Saya pikir selanjutnya sikap Presiden perlu didengar partai politik. Juga yang ada di DPR karena kita tahu 8 fraksi menolak,” ujarnya.

Berita Terkait

DPP PKB Tetapkan KSB Definitif DPC se-Sumsel, Sejumlah Pengurus Diganti Usai Evaluasi Kinerja
Partai Buruh EXCO Banyuasin Terima Kunjungan Kesbangpol, Bahas Peran Strategis Parpol
Sidang Penggelapan Berlanjut, Kuasa Hukum Eddy Rianto: Murni Utang Piutang, Bukti Transfer “Cicilan” Diabaikan
Sulsel Jadi Provinsi Ketujuh Rampungkan Verifikasi Administrasi Partai Gerakan Rakyat
Hasil Identifikasi Inafis: Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Jenazah Pejabat Kemenkumham Sumsel
AP-BKB Keluarkan Maklumat, Bangunan 7 Lantai Ancam Warisan Sejarah Palembang
Dualisme PB-PGRI Membara, Nasib PGRI di 17 Kabupaten/Kota Sumsel Disorot: Zulinto Angkat Suara
Media “Homeless” vs Verifikasi Dewan Pers, SMSI Dorong Regulasi Pers Lebih Adaptif di Era Digital

Berita Terkait

Kamis, 28 Mei 2026 - 10:15 WIB

Partai Buruh EXCO Banyuasin Terima Kunjungan Kesbangpol, Bahas Peran Strategis Parpol

Kamis, 14 Mei 2026 - 09:28 WIB

Sidang Penggelapan Berlanjut, Kuasa Hukum Eddy Rianto: Murni Utang Piutang, Bukti Transfer “Cicilan” Diabaikan

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:52 WIB

Sulsel Jadi Provinsi Ketujuh Rampungkan Verifikasi Administrasi Partai Gerakan Rakyat

Rabu, 13 Mei 2026 - 02:28 WIB

Hasil Identifikasi Inafis: Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Jenazah Pejabat Kemenkumham Sumsel

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:02 WIB

AP-BKB Keluarkan Maklumat, Bangunan 7 Lantai Ancam Warisan Sejarah Palembang

Berita Terbaru