berpindah-pindah. Ada juga masalah masyarakat adat terkait konflik agraria, khususnya kasus mereka yang masih berada dalam kawasan hutan lindung negara, mengalami kesulitan dalam mengakses E-KTP, atau tergusur.
“Untuk itu, perlu pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat. Strategi pengawasan juga diharapkan menggunakan bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat adat,” pesannya. (JFA)
![Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa [DPP PKB] resmi menetapkan susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara [KSB] definitif Dewan Pengurus Cabang [DPC] PKB se-Sumatera Selatan untuk periode 2026-2031. Penetapan tersebut diumumkan langsung Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar melalui rapat virtual pada Kamis 11 Juni 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260612-WA0000-225x129.jpg)
