Deklarasi AuK, Wagub Sumsel: Keadilan, Jangan Salah Arti

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Wakil Gubernur Sumatera Selatan [Wagub Sumsel] Ir H Mawardi Yahya mengatakan saat ini banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan. 

“Terkadang banyak yang salah pengertian, ada yang mengartikan keadilan itu sama rata? Sebenarnya tidak demikian, sesuai dengan fungsi, dan norma,” ungkap Wagub Mawardi Yahya saat Deklarasi Aliansi untuk Keadilan [AuK] dan Peresmian Gedung di Jalan Tegal Binangun, Minggu [08/01/2023].

Menurut Wagub Sumsel, dalam mencari keadilan harus teliti, bagaimana menilai persoalan persoalan, di dalam melangkah, jangan sampai merugikan diri sendiri. “Sebab semua manusia punya hak dan kepentingan, masing-masing tidak sama,” ujarnya. 

Kebijakan yang diambil, sambung Mawardi harus ingat dampaknya, apakah bermanfaat bagi orang lain? Jika memberikan manfaat dan tidak berdampak buruk bagi kita, ya silakan. 

“Mencari solusi untuk masalah itulah keadilan. Tapi sebelum menempuh jalur hukum atau pengadilan, dalam masyarakat ada musyawarah. Jika apa yang kita lakukan patut, pantas dan tidak merugikan, maka itu yang kita lakukan,” ungkapnya. 

Sementara, Ketum Aliansi Untuk Keadilan Bagus Edy SH MH menyampaikan, usai deklarasi ini kita akan memberikan pendampingan bagi masyarakat yang tak mampu dalam menghadapi perkara hukum. “Hal ini sesuai dengan harapan pak Wagub yang juga selaku Ketua Dewan Penasihat kita [AuK – Alliance for Justice],” tuturnya. 

“Bagi masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya Sumsel yang merasa tidak adil, atau yang merasa dirugikan oleh negara ataupun hak-haknya dirampas, kawan-kawan dari organisasi AuK ini siap untuk membantu memperjuangkan,” ucapnya.

“Sebagai contoh, ada kasus pemerkosaan yang terjadi di Lahat. Itu butuh keadilan, karena orang tua korban pemerkosaan  sampai datang ke Jakarta untuk mencari keadilan,” tambahnya. 

Jika kita telah deklarasi kami siap mendampingi. Jadi tidak perlu lagi sampai menemui Hotman Paris di Jakarta. Kita siap itulah satu contoh bentuk kegiatan kami ataupun kami siap mendampingi masyarakat yang butuh tentang untuk keadilan hak-hak mereka,” bebernya.

Ditambahkan Bagus, AuK terbentuk dari suatu ketidakadilan yang melanda seorang tenaga honorer rumah sakit, di mana dirinya harus menanggung hukuman dari hal yang tidak dilakukannya. “Dirinya [Debi Destiana] yang dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dengan permasalahan narkoba,” jelasnya. 

Laporan Abror Vandozer