Bawaslu Paparkan Upaya Pencegahan untuk Tekan Politisasi Identitas

Selain itu, Bawaslu juga telah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 isu strategis Politisasi SARA. Lolly menjelaskan dilihat dari insiden politisasi dan kekerasan SARA, hasil survey yang dilakukan Bawaslu berdasarkan kejadian riil Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, menunjukkan kekerasan berbasis SARA itu angkanya paling besar. Setelah itu angka soal kampanye bermuatan SARA di tempat umum, disusul kampanye bermuatan SARA di medsos.

“Isu SARA yang paling dominan ternyata berkenaan dengan etnis dan agama. Dalam konteks ini maka perlu strategi yang tepat untuk melakukan edukasi dan transformasi. Sementara Enam provinsi paling rawan isu politisasi SARA hasil IKP Bawaslu pertama yakni DKI Jakarta, Maluku, Papua Barat, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat,” urainya.

Lebih lanjut, Lolly mengatakan berbagai program pencegahan telah dilakukan Bawaslu seperti kampanye pengawasan partisipatif yang melibatkan 24 ribuan lebih kader Sekolah Pengawas Partisipatif (SKPP) dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), pemberdayaan kampung pengawasan partisipatif, menggandeng media massa.

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya