Menurut dia, Bawaslu menyamakan persepsi dengan mengundang para tokoh agama, aktifis kepemiluan, penggiat kepemiluan untuk merumuskan definisi mengenai politisasi identitas.
Ini penting dilakukan karena acapkali santer terjadi perbedaan definisi, serta keterbatasan norma yang mengatur mengenai politisasi indentitas.
Dari hasil kasjian dirumuskan, politik identias adalah politik yang mengacu pada kejatidirian, kepribadian, keyakinan, dan atau kebudayaan tertentu.
“Pada situasi tertentu politik identitas maknanya positif. Politisasi identitas kami sepakati definisinya sebagai upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah belah anak bangsa,” papar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu.
“Kenapa stretchingnya menghina, menghasut, mengadu domba, memecah belah? karena memang secara norma itu yang ada dalam Pasal 280 UU No7 Tahun 2017,” imbuh dia.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya






![Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sumatera Selatan [AP3K Sumsel], Riduan SPd Gr](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260609-WA0026-225x129.jpg)

![Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam tengah menjalani perawatan dan pemulihan di RSPAD Gatot Subroto. [Foto: WiDEAZONE.com]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260609-WA0038-225x129.jpg)



![Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sumatera Selatan [AP3K Sumsel], Riduan SPd Gr](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260609-WA0026-129x85.jpg)






