Bawaslu Harapkan Lembaga Survei Kembangkan Prinsip Integritas; Transparansi; dan Independen

Menurutnya dalam dua putusan MK tersebut harus diingat bahwa quick count bukanlah hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui. “Oleh sebab itu, menurut Mahkamah pengumuman hasil quick count begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945,” urai lelaki kelahiran Bekasi, 4 Januari 1974 tersebut.

Dia melanjutkan, pengaturan quick count selanjutnya mengalami perubahan norma dari yang sebelumnya hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari pemungutan suara, menjadi hasil penghitungan cepat pemilu bisa dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sesuai Pasal 449 ayat (5) UU 7/2017. “Bawaslu sendiri punya kwenangangan dalam penanganan kode etik dan pidana pemilu apabila lembaga survei diduga melanggar prinsip metodologis ilmiah dan tidak bertendensi. Jadi jangan ada tendensi dan manipulasi,” terang dia.

Puadi pun menjabarkan tiga kriteria bagi lembaga survei agar ideal dalam pemilu. “Pertama, menjadi pihak yang dapat memitigasi membesarnya polarisasi menjelang dan pasca-pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti,” tuturnya.
Kedua, lanjut dia, lembaga survei dapat menunjukkan tanggung jawab moral dengan berkontribusi nyata melahirkan satu gagasan politik ideal. “Ketiga, setelah melahirkan satu gagasan politik, lembaga-lembaga survei ini lalu duduk bersama dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, KPU, dan Bawaslu untuk menyusun satu model pertarungan politik yang sehat bagi para kontestan Pemilu 2024,” dia mengungkapkan harpan.

Perlu diketahui, Aseppsi yang berdiri secara legal pada 8 November 2022 ini merupakan asosiasi dari enam lembaga survei, yakni Skala Survei Indonesia (SS), Poligov, Litbang Sinpo, Simteris, Suara Politik Publik, dan Stakom Nusantara. (JFA)

Halaman : 1 2