Pemerintah Percepat Transformasi Digital dan Padukan Layanan Digital Nasional

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Pemerintah tengah berupaya mencapai keterpaduan layanan digital nasional dengan melakukan percepatan transformasi digital. Salah satunya dengan penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas yang mengutamakan integrasi dan interoperabilitas. Guna mendukung upaya tersebut Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan diperlukan terobosan lebih lanjut agar potensi Pemerintah Digital dapat lebih optimal. Perpres Percepatan Transformasi Digital dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas termasuk DPI dan juga pendirian tim digital Indonesia atau “Govtech” untuk keberlanjutan kedepan.

Pendirian Govtech untuk menangani platform prioritas merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara top 20 indeks EGDI PBB 2022, sehingga Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengadopsi hal ini. Dalam hal ini, Indonesia tengah berupaya mengikuti jejak yang sama, melalui PERURI yang dijadikan sebagai GovTech Indonesia ke depan.

“Perpres Percepatan Transformasi Digital menjadi fondasi penting untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional. Secara short-term di 2024, akan menjadi proofpoint penerapan GovTech di pemerintahan saat ini untuk pemerintah selanjutnya. Secara medium-term, akan meningkatkan Indeks EDGI Indonesia. Sedangkan dampak long-term digitalisasi ini akan membangun birokrasi yang efisien dan efektif, pembangunan manusia yang maksimal, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya usai menghadiri acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, di Jakarta Selatan, Jumat (22/12/2023).

Halaman : 1 2 3 Selanjutnya