Ketua KPK: Kami Hadir Perkuat Tata Kelola Pemprov Kaltim

WIDEAZONE.com, BALIKPAPAN | Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] terus berupaya membangun hubungan kerja yang harmonis antar pihak legislatif, eksekutif.

Terutama Kementerian dan Lembaga dengan KPK sehingga upaya pelaksanaan tugas-tugas sesuai UU nomor 19/2019 Pasal 6 huruf a, b, dan c bisa terlaksana optimal.

Ditandai dengan pemukulan gong dari Ketua KPK H Firli Bahuri, Bimbingan Teknis Pendidikan Masayarakat [Bimtek Dikmas] “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah Berintegritas dengan Pelibatan Peran Serta Masyarakat, di ball room Swisbell hotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur H Isran Noor, Ketua DPRD Pemprov Kaltim, Kapolda, Pangdam, Bupati, Walikota, Kajati dan 50 LSM OKP se- Kalimantan Timur.

“Meminta Pemprov Kaltim melakukan revisi rencana kerja tahunan yang menjadi prioritas pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Firli mengawali sambutannya, Rabu [13/10].

Ketua KP Firli mengapresiasi atas pencapaian kerja sama Pemerintah Provinsi Kaltim dengan KPK. Saya tahu Pemprov Kaltim memiliki sejumlah prestasi seperti angka kemiskinan 6,64 persen di bawah angka nasional 10,19 persen.

“IPM juga cukup menggembirakan sebesar 76,24 dan angka nasional 71,94 persen. Income perkapita kaltim sebesar Rp161,3 juta di atas income perkapita nasional Rp59,1 juta. Adapun angka ini rasio kaltim 0,334 lebih bari angka nasional 0,384,” jelas Eks Kapolda Sumsel.

Trisula Pemberantasan Korupsi

Tapi KPK berharap para kepala daerah melakukan upaya upaya untuk membangun program guna terwujudnya tujuan negara dan itu perlu kerja keras dari segenap anak bangsa.

Misalnya saja, KPK melihat Pemprov Kaltim perlu memberi perhatian pada angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tinggi di atas angka nasional.

Ia juga menyampaikan tujuan mulia dari hubungan kerja tersebut, bahwa apa yang tercapai hari ini adalah bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi dan telah membawa kita semua lebih dekat pada tujuan negara, yang sesuai dengan alinea keempat Pembukaan UUD RI 1945.

“Tujuan dan tugas pokok KPK sebagaimana UU nomor 19/2019,” ujarnya.

KPK memandang sinergitas dengan Eksekutif, Legislatif, Kementerian dan Lembaga akan secara signifikan menutup celah-celah korupsi.

Penindakan tidak hanya bertujuan pemidanaan, KPK saat ini akan sangat mengejar penyelamatan kerugian negara [asset recovery].

“Kami minta masyarakat bersama KPK turut mengawasi seluruh tata kelola pemerintahan dan setiap individu yang berkuasa di Pemprov Kaltim. Karena peran serta masyarakat adalah kunci utama pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutup Ketua KPK. [Abr]