WIDEAZONE.com, JAKARTA | Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih beserta Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat dan Indraza Marzuki Rais mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI terkait “Penetapan Pagu Anggaran Menjadi Pagu Alokasi Anggaran RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun 2022” yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Syamsurizal pada Senin (20/9) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI.
Dalam pengalokasian pagu anggaran, Ombudsman RI memiliki dua program yaitu program dukungan manajemen dan program pengawasan pelayanan publik dengan total anggaran Rp 216.196.508.000. Sedangkan untuk rincian anggaran program dukungan manajemen berjumlah Rp 190.708.700.000, untuk program pengawasan pelayanan publik sebesar Rp 25.487.808.000.
Terkatit usulan tambahan pagu anggaran tahun 2022, Mokhamad Najih menjelaskan bahwa rincian untuk program dukungan manajemen operasional dan Non-operasional dibutuhkkan anggaran sebesar Rp 200.040.480.000 sedangkan untuk program pengawasan pelayanan publik non operasional dibutuhkan anggaran sebesar 60.240.413.000 sehingga jumlah usulan pagu untuk anggaran tahun 2022 sebesar 260.280.893.000 dengan jumlah kekurangan pada anggaran tahun 2022 sebesar 44.084.385.000.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
